-
Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri (tengah) memegang kendali kapal secara simbolis yang didampingi Wakil Ketua Majelis Syura Hidayat Nur Wahid (kedua kanan), Wakil Ketua Majelis Syura Mohamad Sohibul Iman (kanan), Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi (kiri) dan Ketua Komisi Konstitusi dan Legislasi PKS T.B. Soemandjaja Rukmandis (kedua kiri) saat membuka Rakernas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2024 di Jakarta, Jumat (20/9/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/agr
PAPUADALAMBERITA.COM.JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengaku setuju dengan Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini menyampaikan perlunya evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Adapun sebelumnya Prabowo menyoroti sejumlah isu, salah satunya tingginya biaya pelaksanaan Pilkada.
“Saya setuju, sepertinya kita memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada Serentak. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada,” kata Aboe Bakar dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Sejalan dengan Prabowo, perihal anggaran Pilkada juga menjadi sorotan Aboe Bakar. Dirinya tak menampik bahwa pilkada serentak memakan anggaran negara yang sangat besar, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Di sisi lain, ia menyatakan bahwa politik uang masih menjadi masalah signifikan dalam Pilkada. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut mengaku menerima banyak laporan soal politik uang atau money politic.
Menurutnya, praktik politik uang merusak esensi demokrasi karena menggeser fokus dari kualitas kandidat ke kekuatan finansial mereka.
“Rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem saat ini belum mampu menarik minat seluruh masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam demokrasi,” ujarnya melanjutkan.
Untuk itu, Aboe Bakar berpendapat evaluasi pilkada harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik.
Dia pun berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12), Presiden Prabowo Subianto sempat mengusulkan reformasi sistem pemilu untuk menekan tingginya biaya politik dalam pilkada.
Presiden menilai sistem yang lebih hemat dapat meringankan beban calon kepala daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.(*)
Oleh Agatha Olivia Victoria
Editor : Agus Setiawan
