Papua Barat

Satgas Anti Politik Uang Polda Papua Barat untuk Tekan Praktik Korupsi Pemilu

792
×

Satgas Anti Politik Uang Polda Papua Barat untuk Tekan Praktik Korupsi Pemilu

Sebarkan artikel ini
Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Ongky Isgunawan, SIK.FOTO: PAPUADALAMBERITA.

PAPUADLAMBERITA.COM.MANOKWARI – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat membentuk Satuan Tugas (Satgas) anti politil uang untuk memastikan proses Pemilihan umum (Pemilu) berjalan dengan baik mencegah praktik politik uang.

Satgas ini terdiri dari Direktorat Kriminal Khusus ( Dit Krimsus), Dit Kriminal Umum (Dit Krimum), dan Gakkumdu Kabupaten Kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

“Kami ingin menjadikan segala sesuatu lebih terang dan tidak ada ruang untuk kebohongan di antara kita,” ujar Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Ongky Isgunawan, SIK, kepada wartawan, Selasa (13/2/2024).

Menurut Kabid Humas, satuan tugas anti politik uang akan fokus menjaga integritas Pemilu dan mencegah terjadinya praktik politik uang.

Kabid Humas menambahkan akan ada banyak komponen yang dilibatkan, tidak terkecuali lembaga penyelenggara Pemilu.

“Satgas dibentuk dalam rangka menciptakan Pemilu yang tertib, bermartabat, dengan jujur dan adil seperti yang dicita-citakan undang-undang,” tambah Kombes Pol Ongky.

Ia menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaan Satgas ini tugasnya, fokus pada upaya preventif, pencegahan akan menjadi fokus utama, dan langkah-langkah penegakan hukum akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku.

‘’Salah satu langkah preventif yang diambil adalah menempatkan anggota Satgas di wilayah-wilayah yang terindikasi sebagai tempat terjadinya politik uang,’’ sebut Ongky,

“Kami tempatkan anggota satgas di TPS-TPS untuk mengawasi, memonitor serta akan melakukan penindakan dan penegakkan hukum secara berjenjang apabila kami temukan indikasi terjadinya politik uang,” sambung diDia.

Kata Kabid Humas, Polri mengimbau pada masyarakat untuk menghindari tindakan-tindakan yang dilarang selama penyelenggaraan Pemilu, termasuk praktik politik uang.

‘’Dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan praktik politik uang dapat ditekan dan Pemilu dapat berlangsung lebih adil, transparan bagi seluruh rakyat Indonesia,’’ ucapnya.(rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *