PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI– Rapat Paripurna DPR Papua Barat dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dibatalkan.
Rapat yang dijadwalkan berlangsung di Hotel Aston Manokwari, Minggu (7/9/2025) pukul 00.04 WIT itu terpaksa ditunda karena jumlah kehadiran anggota dewan tidak memenuhi kuorum.
Baca juga: Wakil Ketua DPR Papua Barat Soroti Temuan Ganda Pembayaran Bantuan Pendidikan Mahasiswa
Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor SIP, menjelaskan rapat tidak dapat dilanjutkan dengan dua pertimbangan utama.
“Pertama, jumlah kehadiran anggota DPR tidak memenuhi kuorum. Kedua, pelaksanaan rapat sudah memasuki hari libur (Minggu), sementara aturan melarang agenda DPR digelar di hari libur,” jelas Orgenes kepada wartawan usai memimpin rapat.
Ia menambahkan, sebelum menunda rapat, pimpinan telah meminta pendapat dari lima fraksi. Semua fraksi menyetujui rapat ditunda.
“Fraksi-fraksi sepakat, jadi kita tunda. Minggu depan akan kita selesaikan, karena besok sebagian anggota DPR berangkat ke Jakarta untuk mengantar aspirasi mahasiswa yang disampaikan saat aksi demonstrasi kemarin,” ujarnya.
Menurutnya, agenda kunjungan kerja ke Jakarta diperkirakan berlangsung hingga Jumat atau Sabtu.
Sebelumnya, DPR Papua Barat telah menggelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Gubernur tentang ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024. Empat fraksi menyampaikan pandangan umum, sementara Fraksi Golkar tidak.
Jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani SH., M.Si., dengan dihadiri Sekda Papua Barat, Ali Baham Temongmere MTP, Ketua MRP, dan pimpinan OPD.
Ketua DPR menegaskan, rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi akan dijadwalkan kembali dalam waktu dekat. Namun, tanggal pelaksanaan masih menunggu penyesuaian jadwal kerja anggota dewan.
Dari pantauan papuadalamberita.com, rapat paripurna DPR Papua Barat dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 hanya dihadiri 13 anggota dari 35 anggota DPR.
Jumlah itu tidak memenuhi syarat kuorum yang ditetapkan, yakni 50 persen ditambah satu anggota.(rustam madubun)
