PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik, memberikan penegasan keras terkait kualitas perencanaan dan akuntabilitas keuangan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat distrik di Bomberay, Rabu (25/02/2026).
Dalam arahan orang nomor dua di Kabupaten Fakfak ini, mengingatkan bahwa alokasi anggaran daerah maupun kampung sangat bergantung pada ketertiban administrasi dan validitas data.
Wabup Donatus mengungkapkan kekhawatirannya terhadap adanya pengurangan alokasi dana di sejumlah kampung akibat laporan pertanggungjawaban yang tidak tertib.
Lekaki asal Kampung Gewerpe – Fakfak, yang akrab disapa Donatus, menegaskan bahwa dana kampung adalah amanah negara, bukan uang pribadi, sehingga penggunaannya harus melibatkan peran Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam) secara aktif.
Suasana Pelaksanaan Musrenbang Distrik Bomberay, Fakfak – Papua Barat, Yang Berlangsung di Balai Kampung Onim Sari (SP 3). Rabu (25/02/2026). FOTO : ENRICO. PAPUADALAMBERITA.COM.
”Ada kampung yang alokasi dananya berkurang karena pertanggungjawabannya tidak tertib. Saya minta Kepala Kampung, Ketua Baperkam, dan Bendahara harus hadir langsung dalam urusan keuangan, jangan diwakilkan. Tanggung jawab ini tidak bisa dilimpahkan,” tegas Donatus dalam forum Musrenbang tersebut.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan pentingnya kesiapan data pendukung dalam menyongsong perencanaan tahun 2027. Menurutnya, peluang anggaran miliaran rupiah dari pusat seringkali hilang hanya karena organisasi perangkat daerah (OPD) atau pemerintah kampung tidak siap dengan data saat dibutuhkan.
”Jangan sampai ketika Bupati berada di Jakarta membuka peluang anggaran, kita di sini justru sibuk mencari data. Kesempatan bisa hilang karena kita tidak siap,” ujarnya.
Selain masalah administratif, Donatus Nimbitkendik juga menyoroti integrasi data pada sektor pelayanan dasar. Ia meminta Kepala Kampung proaktif mendata anak-anak yang naik jenjang sekolah agar program pendidikan gratis dan pemberian seragam tepat sasaran.
Di sektor kesehatan, program “Bumil Bahagia” menjadi perhatian khusus. Wabup meminta pendataan riil terhadap ibu hamil dan menyusui untuk memastikan intervensi gizi berjalan maksimal.
Tak hanya itu, Dia menginstruksikan aparat kampung untuk mendata warga yang hidup memprihatinkan dan anak yatim agar pemerintah bisa hadir memberikan bantuan sebelum masalah tersebut menjadi viral di media sosial.
”Pemerintah harus hadir lebih dulu sebelum tragedi terjadi. Prinsip kita sederhana: berpikir, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi bersama-sama,” pungkasnya.
Mengakhiri arahannya, Wabup berharap Musrenbang kali ini menjadi momentum perbaikan cara kerja agar pembangunan di Kabupaten Fakfak tidak terjadi karena kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan yang matang dan disiplin tinggi.(Enrico Letsoin)
