Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Papua Barat, Anthonius Ayorbaba pada penyerahan Surat Keputusan Dirjen Imigrasi tentang penetapan terminal khusus LNG Tangguh Teluk Bintuni sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian. Kegiatan dilaksanakan di Manokwari pada Selasa 25 Februari 2020. FOTO: ANTARA/TOYIBAN/papuadalamberita.com
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI- Kantor Imigrasi Manokwari dan Sorong, Papua Barat telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) laut untuk mengoptimalkan pengawasan warga negara asing (WNA) yang masuk melalui kapal.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Papua Barat, Anthonius Ayorbaba di Manokwari, Selasa, menjelaskan wilayah perairan di Papua Barat cukup luas. Jalur laut pun terbuka cukup lebar di hampir seluruh kabupaten kota.
“Ini inovasi yang kami lakukan dalam pengawasan WNA. Seluruh kapal yang masuk di Papua Barat diawasi oleh Tim Pora Laut. Di seluruh pelabuhan yang menjadi pintu masuk dan pintu keluar pengawasan dilakukan secara ketat,” kata Ayorbaba.
Ia menyebutkan, pada Agustus tahun 2019 Kantor Imigrasi Sorong mendeportasi tiga warga Australia yang diamankan di tengah aksi demonstrasi pascakerusuhan saat itu. Diketahui tiga WNA itu masuk ke Sorong melalui jalur laut.
“Kasus-kasus seperti ini yang perlu kita antisipasi, jangan sampai itu terulang. Pengawasan di jalur laut harus ditingkatkan,” kata dia lagi.
Terkait kegiatan pengawasan, pihaknya saat ini mengalami kendala karena satu dari dua kapal Imigrasi mengalami kerusakan. Meskipun demikian pihaknya sudah mengajukan program rehabilitasi ke Kementerian Hukum dan Ham.
Ia menjelaskan, salah satu tugas yang berikan kepada Tim Pora Laut adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan. Mereka pun diminta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar bisa bekerja sama dengan Tim Pora.
“Kami pun berharap, masyarakat yang tinggal di pesisir bisa menyampaikan informasi kepada Tim Pora. Jika ada warga asing yang tinggal di lingkungannya. Sekecil apapun informasi warga itu berguna bagi kami,” katanya lagi.
Secara umum, lanjut Ayorbaba, Tim Pora telah terbentuk 10 kabupaten/kota. Bahkan keberadaan mereka sudah berada hingga tingkat distrik.
“Tim ini terwakili dari berbagai instansi. Di dalamnya ada Imigrasi sendiri, ada TNI-Polri serta perwakilan dari pemerintah daerah. Sejauh ini koordinasi kita cukup bagus,” pungkasnya.(ant)
