Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH, MSI saat membuka PTBI 2021,  Rabu (24/11/2021) di Hotel Aston Manokwari. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI... Pesan Mohamad Lakotani pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH, MSI saat membuka PTBI 2021,  Rabu (24/11/2021) di Hotel Aston Manokwari. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN

PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH, MSI memberikan arahan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021, menyampaikan pesan kepada Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, yang dipimpin Rut W Eka Trisilowati.

‘’Dalam upaya pemulihan ekonomi Papua Barat Tahun 2022 saya sampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi perhatian dan kita laksanakan bersama,’’  kata Wakil Gubernur Papua Barat dalam temu responden dan jelang Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021, Rabu (24/11/2021) di Hotel Aston Manokwari Papua Barat.

Empat hal itu diantaranya:

1. Meningkatkan sinergitas pemerintah otoritas Negara, pelaku usaha dan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan demi mencegah peningkatan kasus covid-19 di Papua Barat.

2. Memanfaatkan spillover effect dari ekspor LNG di Kabupaten Teluk Bintuni untuk mendorong pendapatan dan konsumsi rumah tangga di Kabupaten Teluk Bintuni maupun daerah lain di Provinsi Papua Barat sehingga jumlah lima daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat dapat dikurangi.

3. Berlanjutnya di disrupsi rantai pasok dunia yang berdampak pada kenaikan harga atau inflasi di level nasional yang pada akhirnya dilevel regional dikarena pemerintah yang meningkat lebih cepat dari kemampuan peningkatan produksi. TPDI provinsi, kabupaten dan kota berperan aktif dan dalam menjaga 4K keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

4. Revisi kebijakan sektor industri di Papua Barat ke arah bukan dalam bentuk Proteksionisme. Revisit diperlukan untuk mengatur ulang kebijakan sektor industri yang mendorong research and development perbankan,  kualitas SDM dengan memperbanyak lokasi pendidikan, pelatihan dan sinergitas pemerintah daerah dan dunia usaha.

Mohamad Lakotani, SH, MSI mengatakan jelang hari besar keagamaan nasional natal dan tahun baru, data BPS menunjukkan tingkat inflasi IHK di Provinsi Papua Barat Oktober 2021 tercatat sebesar 4,4% (yoy) jauh di atas tingkat inflasi nasional yang masih1,66% (yoy).

‘’Pada periode ini juga Provinsi Papua Barat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengalami inflasi di atas rentang sasaran 3+1% (yoy). Tingginya inflasi pada 2021 disumbang oleh semua kelompok disagregasi inflasi,’’ ujar wakil gubernur.

Meningkatnya inflasi terutama pemulihan terutama disebabkan peningkatan daya beli masyarakat seiring dengan optimisme pemulihan ekonomi, dengan pasokan yang terbatas kedepan

‘’Kami berharap koordinasi dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), engan pelaku usaha terus ditingkatkan dalam menghadapi resiko tekanan inflasi,’’ kata Mohamad Lakotani.

Lanjut Wagub, kondisi stabilitas sistem keuangan yang ditunjukkan dari kinerja perbankan, data Bank Indonesia menunjukkan kinerja perbankan di Papua Barat sampai Oktober 2021 tercatat masih lebih rendah dari tahun lalu. Hal tersebut tercermin dari posisi aset yang berkontraksi 14, 88% (yoy) dan DPK masih terkontraksi -22,35% (yoy).

‘’Berita baik datang dari kredit yang tumbuh sebesar 7,2% (yoy),  pertumbuhan kredit tersebut berasal dari peningkatan kredit untuk keperluan modal kerja, investasi, dan konsumsi per Oktober. Jumlah kredit yang di rekturisasi dan jumlah debitur turut mengalami penurunan,’’ tambah Wagub.Kakata

Kata Wagub, risiko kredit bermasalah atau NPL secara groos juga tetap terjaga dalam batas wajar pada tingkat 2,7%. Kedepan diberharap perbankan di Papua Barat tetap menjadi motor pertumbuhan melalui pembayaran sektor produktif, khusus juga UMKM.

DARI KIRI: Kabinda Papua Barat, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH, MSI Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia Rut W Eka Trisilowati, perwakilan Pangdam XVIII/Kasuari menabu tifa pembukaan PTBI 2021,  Rabu (24/11/2021) di Hotel Aston Manokwari. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN

Dari sisi pembayaran non tunai Bank Indonesia mencatat sampai dengan Oktober 2021 nilai transaksi mengalami penurunan 4,308 triliun dibandingkan tahun 2020 mencapai 8,3 triliun,  nilai ini menurun sejalan dengan penurunan PDRB Papua Barat tahun 2021.

‘’Disamping itu pemerintah sinergi dengan Bank Indonesia untuk terus berupaya mendorong pembayaran non tunai melalui program yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam rangka membangun percepatan ekosistem digitalisasi seperti kampanye Quick Respon Indonesia (QRIS) dan standar QRIS,’’ sebut Lakotani.

‘’Kedepannya kami berharap kinerja sistem pembayaran di Papua Barat dapat dipertahankan dan ditingkatkan menjadi semakin aman,  cepat,  efisien dan handal, sambungny.

Dari sisi belanja pemerintah penurunan PAGU anggaran besarannya APBN dan APBD pada 2021 menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan per 2 November 2021 DJPB Provinsi Papua Barat mencatatkan total realisasi dana Provinsi Papua Barat telah mencapai 1,47 triliun atau meningkat 10,709%  dibanding realisasi dana APBD dan APBN Provinsi Papua Barat tahun 2020 meskipun realisasi dana PEN meningkat presentasi realisasi belanja pemerintah masih lebih rendah dibanding tahun 2020 hingga waktu triwulan III 2021,  realisasi belanja negara APBN masih lebih udah -25, 35% (yoy) dibanding realisasi triwulan II 2020.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH, MSI menerima cinderamata dari Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia Rut W Eka Trisilowati usai membuka PTBI 2021,  Rabu (24/11/2021) di Hotel Aston Manokwari. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN

Sedangkan realisasi belanja APBD tercatat lebih rendah sebesar 28,90% dibanding realisasi belanja APBD triwulan 3 2020 harapannya untuk triwulan 4 2021 koma realisasi belanja APBD APBN dan APBD dapat kita tingkat demi mencapai pemenuhan ekonomi yang positif di Papua Barat.

Ia mengatakan, perekonomian Provinsi Papua Barat pada triwulan 3 2021 berdasarkan rilis BPS Provinsi Papua Barat masih berkontraksi sebesar 1,76% dalam kurung Joy atau membaik dibandingkan triwulan II 2021 yang berkontraksi lebih dalam lebih dalam sebesar 2,309% (yoy).

Secara sektoral PDRB migas masih mencatatkan kontraksi sebesar -7,47% (yoy), dari sisi pengeluaran ekspor luar negeri memiliki sumbangan terbesar mencapai 52,93% namun tercatat kontraksi 9,33% (yoy).

Kabar baik datang dari konsumsi rumah tangga yang tercatat tumbuh 1,72% (yoy) dan memberikan sumbangan terbesar kedua mencapai 28,39%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan pemulihan ekonomi di Papua Barat. Iinvestasi, yang merupakan penyumbang terbesar ketiga koma tercatat masih terkontraksi sebesar 11,603%( yoy).

Sedangkan sisi pengeluaran yang memberikan sumbangan terbesar keempat mencapai 14,02% Yaitu konsumsi pemerintah koma masih tercatat kontraksi sebesar 7,75% yoy seiring dengan penurunan Pagu anggaran APBD dan APBN Provinsi Papua Barat.(tam)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *