PAPUADLAMBERITA.COM.PEGUNUNGAN ARFAK – Warga Kampung Mitiede, Distrik Minyambouw, Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), mempertanyakan realisasi bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.
“Sampai sekarang ini, pemerintah belum jawab satupun sampai dengan yang saya ada berdiri bicara ini. Pemerintah Provinsi Papua Barat janji bantuan satu miliar, ketua DPR provinsi, Rp100 juta”.
Keluh Sepina Ayok salah seorang korban longsor kepada Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, saat melakukan kunjungan kerja di Distrik Minyabouw pada Selasa (18/1/2025) seperti dikutip, Rabu (19/1/2025).
“Sampai detik ini, bantuan itu belum datang di tangan kami. Kalau ada yang datang di tempat longsor, kami pasti marah. Palang jalang dan pemerintah. Karena buta dan tidak lihat kami masyarakat kecil,” kata Sepina Ayok dengan nada kesal.
Menjadi informasi, bencana longsor di kampung Mitiede terjadi pada 26 Juni 2024, dan menelan korban jiwa dan merusak sejumlah rumah warga, serta merusak fasilitas jalan dan jembatan.
“Sejak terjadi longsor sampai dengan saya bicara ini, kita ini menderita. Rumah tidak ada, pakaian tidak ada. Jalan juga tidak bagus. Kita juga khawatir gunung (bukit) yang sebelah jatuh, longsor,” ungkap Sepina Ayok
Edi Dowansiba, warga yang juga mennadi korban longsor menyampaikan hal yang sama. Ia mempertanyakan, komitmen pemeritnah provinsi Papua Barat terkait bantuan yang dijanjikan sejak 2024 lalu. Belum kunjung terealisasi.
“Warga minta minta supaya pemerintah bantu memperbaiki ruas jalan, bangun talud pengamanan di kali (sungai) dan gunung sebagai pengamanan supaya bisa kita kembali ke kampung dan bangun rumah kembali,” tutur Edi.
Menurut Edi, hingga kini, sebagian warga yang menjadi korban longsor masih menumpang di rumah milik keluarga.
“Anak-anak yang bersekolah, juga harus jalan kaki cukup jauh. Jalan yang rusak ini juga sudah bikin orang jatuh dari motor,” imbuhnya
Sepina Ayok berharap pemerintah Kabupaten Pegaf dan pemerintah provinsi Papua Barat bisa segera merealisasikan kegiatan normalisasi sungai maupun pembangunan talud di lokasi longsor.
“Kami mau pemerintah datang lihat kami punya rumah, perbaiki jalan, bangun talud untuk atasi longsor. Harus bikin semua baik lagi untuk warga kampung Mitiede,” tutur Sepina Ayok sembari menunjukkan letak rumahnya dan sejumlah rumah warga yang menjadi korban longsor.
Kondisi jalan dan jembatan yang rusak, juga dikeluhkan oleh pengendara kendaraan bermotor yang melintas di wilayah kampung Mitiede. Mereka berahrap bisa segera diperbaiki untuk kenyamanan pengguna jalan.
“Kalau cuaca hujan itu kondisinya cukup membahayakan dan setengah mati. Sudah ada teman kami yang jatuh akibat kondisi jalan rusak. Membawa material atau kosong itu susah lewat di tempat longsor ini,” ujar Dani, sopir dumptruck.
Respon Ketua DPRPB
Ketua DPR Papua Barat (DPRPB) Orgenes Wonggor yang akrab disapa Owor, memberikan respon atas keluhan warga yang menjadi korban longsor di Kampung Mitiede, Distrik Minyambouw, Pegununang Arfak (Pegaf).
Kata Owor, usulan program dan kegiatan normalisasi di lokasi longsor kampung Mitiede tersebut sudah terakomodir di dalam APBD tahun anggaran 2025. Akan tetapi program dan kegiatan tersebut dipangkas.
“Tahun anggaran 2025, ada kita masukkan lewat DAK. Tapi, itu salah satu program dan kegiatan yang terkena dampak dari pergeseran (efisinesi anggaran). Saya dapat informasi itu, dan saya marah kepada Dinas PUPR,” ungkap Owor.
Owor mengaku, telah mengonfirmasikan langsung ke kepala dinas PUPR soal pemangkasan kegiatan normalisasi kampung Mitiede. Sebab, kegiatan ini mestinya masuk dalam skala prioritas sesuai dengan tingkat kebutuhan yang mendesak.
“Tempat ini adalah tempat bencana. Kenapa kena efisiensi anggaran menurut Inpres 1 tahun 2025. Ini bencana, pemerintah harusnya melihat soal mana yang digeser dan tidak. Kita sudah perjuangkan diprogramkan, tapi kena pergeseran juga,” tuturnya.
Politisi Golkar ini, menyayangkan kegiatan yang mestinya menjadi prioritas justru dipangkas oleh pemerintah daerah. Selain itu, pergeseran ini, tentuk menjadi beban politik bagi setiap anggota dewan yang menghadapi hal serupa terkait aspirasi masyarakat.
“Pergeseran itu harus dilihat sesuai dengan skala prioritasnya. Ini masuk kategori darurat yang seharusnya tidak boleh digeser, juga di tempat lain yang kondisinya sama, tidak boleh digeser,” ucap Owor.
Owor menambahkan, upaya normalisasi lokasi longsor di Mitiede dan bantuan yang sempat dijanjikan oleh pemprov Papua Barat tetap menjadi perhatiannya. Untuk itu, akan diperjuangkan melalui mekanisme kelembagaan dewan.(rls)
