PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI –Fraksi Partai Golkar DPR Provinsi Papua Barat menegaskan pentingnya penguatan anggaran dan kebijakan sektor kesehatan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPR Papua Barat.
Ungkapan Fraksi Partai Golkar DPR Provinsi Papua Barat pada pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPR Papua Barat Masa Persidangan III Tahun 2025, dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Papua Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aston Niu Manokwari, Senin (15/12/2025).
Dalam pandangannya, Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat atas penghargaan yang diberikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61.
FOTO: RUSTAM MADUBUN/PAPUADALAMBERITA
Fraksi Partai Golkar menilai capaian tersebut sebagai prestasi penting, mengingat Papua Barat tercatat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang berhasil menginisiasi dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok pasca berlakunya Undang-Undang Kesehatan yang baru. Perda tersebut dinilai menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia.
“Capaian ini mencerminkan komitmen dan sinergi antara DPR Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya Dinas Kesehatan dan Biro Hukum, dalam mendukung terwujudnya Papua Barat Sehat,” ujar Philip Heinrich.
Meski demikian, Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok harus diikuti dengan komitmen penganggaran yang memadai, pengawasan yang konsisten, serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi kebijakan Papua Barat Sehat yang dinilai berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP) dan bersifat komplementer terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, khususnya dengan mengakomodasi 12 (dua belas) kondisi medis yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Namun demikian, fraksi menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar mekanisme pembiayaan kesehatan dapat dipahami dengan baik. Hal ini termasuk pemahaman terkait sistem penggantian biaya (reimburse), serta memastikan bahwa layanan kesehatan yang menjadi kewajiban BPJS tidak kembali dibebankan melalui skema pembiayaan daerah.
Fraksi Partai Golkar juga menegaskan pentingnya pemenuhan mandatory spending atau belanja wajib sektor kesehatan untuk mendukung program Papua Barat Sehat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat, penambahan dokter spesialis, tenaga ahli kesehatan, serta operator peralatan medis yang kompeten.
Dalam pandangannya, Fraksi Partai Golkar mencatat alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar untuk renovasi lantai dua Gedung RSUP Papua Barat sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Drs. H. Ali Baham Temongmere, M.T.P., yang mewakili Gubernur Papua Barat. Turut hadir Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, Wakil Ketua I Petrus Makbon, Wakil Ketua II Syamsudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H., Sekretaris DPR Papua Barat Hendra Marthinus Fatubun, S.Hut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), badan, biro, organisasi kemasyarakatan, serta insan pers.
Pandangan umum Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh juru bicara fraksi, Philip Heinrich, yang menyoroti sejumlah isu strategis, khususnya di sektor kesehatan.
Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat dipimpin oleh Amin Ngabalin, S.Pi. selaku Ketua Fraksi. Penyampaian sikap politik fraksi dilakukan oleh juru bicara Philip Heinrich. Susunan pengurus fraksi terdiri atas Amin Ngabalin sebagai Ketua, Erwin Beddu Nawawi sebagai Wakil Ketua, Ferry M. D. Auparay sebagai Sekretaris, serta Jamiatul Qomariah sebagai Bendahara.
Selain unsur pimpinan, Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat juga diperkuat oleh para anggota, yakni Orgenes Wonggor, Ahmad Kuddus, Philip Heinrich, Yurthinus Mandacan, Louis Nelson Rumaikewi, dan Yohanis Edong Rumising.(rustam madubun)
