PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI– Fraksi Partai Golkar DPR Provinsi Papua Barat menyoroti persoalan tata kelola pemerintahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Baca juga: Fraksi Golkar DPR Papua Barat Tekankan Anggaran Kesehatan dan Perda Kawasan Tanpa Rokok
Sorotan tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPR Papua Barat Masa Persidangan III Tahun 2025, yang digelar di Hotel Aston Niu Manokwari, Senin (15/12/2025).
Pandangan Fraksi Partai Golkar disampaikan juru bicara fraksi, Philip Heinrich, dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Papua Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Partai Golkar menilai perencanaan anggaran daerah masih cenderung menggunakan pendekatan top down oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Menurut fraksi, pola tersebut perlu dievaluasi dan diarahkan pada pendekatan bottom-up yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Fraksi Partai Golkar mendorong agar perencanaan anggaran ke depan menjadikan kebutuhan riil program, hasil reses DPR Papua Barat, serta verifikasi lapangan sebagai dasar utama dalam penyusunan APBD,” ujar Philip Heinrich di hadapan rapat paripurna.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga menekankan pentingnya penguatan prinsip checks and balances dalam tata kelola pemerintahan daerah. Fraksi menegaskan bahwa kehadiran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR merupakan wujud komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi.
Fraksi Golkar menyoroti ketidakhadiran sejumlah OPD strategis tanpa alasan yang sah dalam RDP bersama mitra komisi. Beberapa OPD yang disorot antara lain Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang tercatat dua kali tidak menghadiri RDP dengan mitra Komisi IV DPR Papua Barat.
“Ketidakhadiran OPD strategis dalam forum resmi RDP dinilai mencederai kemitraan antara DPRD dan eksekutif,” tegas Philip Heinrich.
Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh serta penegakan disiplin institusional guna memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua Barat.(rustam madubun)
