PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat (Gerbang Rakyat) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-16, Senin (29/12/2025).
Fraksi yang terdiri dari gabungan Partai Gerindra, PKB, dan Hanura ini menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari penurunan pendapatan daerah hingga urgensi layanan bagi anak berkebutuhan khusus.
Menyikapi kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan Dana Transfer ke Daerah, Fraksi Gerbang Rakyat mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Fakfak untuk lebih agresif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dianggap penting agar kemampuan fiskal daerah semakin mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan pusat.
”Kami meminta penjelasan konkret dari Saudara Bupati terkait langkah strategis untuk menjamin kesinambungan program prioritas RPJMD 2025–2029, meskipun terjadi penyesuaian kebijakan anggaran dari pusat,” ujar Usman Rengan sebagai pelapor fraksi dalam rapat tersebut.
Salah satu poin utama yang ditekankan adalah realisasi Program Unggulan ke-3, yakni Fakfak Cerdas. Fraksi meminta Pemda segera menunjuk minimal satu sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas sebagai sekolah inklusif yang ramah bagi penyandang disabilitas serta anak berkebutuhan khusus (ABK).
Selain itu, fraksi memberikan perhatian khusus pada penyelenggaraan pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki kemampuan intelejensi di atas rata-rata agar mendapatkan fasilitas yang memadai.
Fraksi Gerbang Rakyat juga melayangkan kritik terkait beberapa program tahun 2024 yang hingga kini belum terealisasi, di antaranya: Penanganan sampah di Distrik Pariwari yang masih terkendala armada, Jaringan air bersih di Mambruk Dalam yang belum berfungsi karena masalah instalasi listrik, Perbaikan jalan rusak menuju Bandara Siboru dan peningkatan jalan lingkungan dari Kelurahan Dulanpokpok menuju Kampung Sekban.
Di sektor kesehatan, fraksi meminta penjelasan terkait penanganan penyakit sifilis yang merebak di kalangan anak-anak. Sementara di sektor ekonomi, Fraksi ini menyarankan agar pengadaan seragam gratis bagi siswa mengutamakan UMKM lokal yang telah bersertifikasi demi menghidupkan ekonomi rakyat.
Menutup pandangannya, Fraksi Gerbang Rakyat menegaskan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam penyusunan APBD 2026 guna memastikan tata kelola keuangan yang transparan dan bebas dari temuan di masa mendatang.(Enrico Letsoin)
