PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI– Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Edison Isir, S.I.K., M.TCP memastikan rekrutmen Bintara Polri melalui jalur afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) belum masuk dalam dokumen anggaran tahun 2026.
Hingga saat ini, Polda Papua Barat hanya melaksanakan rekrutmen Polri melalui jalur reguler. Baca juga: Gangguan Kamtibmas Papua Barat Naik 25 Persen, Kejahatan Masih Mendominasi
Hal tersebut disampaikan Kapolda Papua Barat atas pertanyaan papuadalamberita.com dalam rilis akhir tahun yang digelar di Gedung Arfak Convention Hall Polda Papua Barat, Arfai, Manokwari, Selasa (31/12/2024).
“Untuk Bintara afirmasi Otsus tahun 2026 belum ada dalam anggaran. Yang ada masih rekrutmen reguler. Namun ke depan akan kami komunikasikan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar bisa direncanakan lebih matang,” ujar Kapolda.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Papua Barat didampingi Karo Ops Polda Papua Barat Kombes Pol Bagijo Hadi Kurnijanto, S.I.K., M.M., Kabidhumas Polda Papua Barat Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom, serta pejabat utama Polda Papua Barat.
Kapolda menjelaskan, rekrutmen Bintara Polri melalui jalur Otsus memiliki mekanisme dan tahapan administrasi yang panjang karena kewenangannya berada di Markas Besar Polri.
Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang intensif mulai dari pemerintah daerah hingga Mabes Polri, termasuk dukungan anggaran pendidikan dari APBD.
“Kalau ini didorong, harus direncanakan sejak awal. Kita komunikasikan dengan Pemprov, kemudian kita administrasikan sampai ke Mabes Polri. Harapannya, tahun 2026 kita merencanakan anggarannya dan di tahun 2027 sudah bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Sementara itu, untuk rekrutmen reguler, Kapolda menegaskan Polda Papua Barat tetap memberikan ruang afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP). Pada rekrutmen tahun berjalan, diterapkan komposisi 80 persen Orang Asli Papua dan 20 persen Papua Nusantara.
Di sisi lain, Kapolda mengungkapkan jumlah ideal personel Polda Papua Barat seharusnya berada di kisaran 10.000 lebih, namun saat ini baru terpenuhi sekitar 53 persen.
Keterbatasan tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lapangan, namun tetap menjadi tantangan yang terus dioptimalkan.
“Dengan keterbatasan personel dan peralatan, kami tetap berupaya maksimal agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman, tentram, dan damai di Papua Barat,” katanya.
Kapolda pun bersyukur karena secara umum situasi kamtibmas di Papua Barat sepanjang tahun 2025 relatif aman dan kondusif.
Hal itu ditandai dengan aktivitas pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan yang dapat berjalan tanpa gangguan berarti.
Menatap tahun 2026, Polda Papua Barat juga bersiap mengamankan agenda nasional Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasionalyang akan digelar di Manokwari. Pengamanan akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Kodam XVIII/Kasuari, BINDA, pemerintah daerah, serta panitia pelaksana, dengan pengaturan tahapan lomba menyesuaikan ketersediaan akomodasi.
“Kami berharap event nasional ini tidak hanya berjalan aman, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Manokwari,” pungkas Kapolda.(rustam madubun)
