PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Antrean kendaraan yang mengular di sekitar SPBU Jalan Baru, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut bahkan disebut telah berlangsung selama hampir beberapa pekan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai persoalan itu perlu segera dievaluasi, terutama karena antrean kendaraan terjadi pada pagi hari ketika aktivitas masyarakat mulai meningkat.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Barat Dr Samy Djunire Saiba, M.Si., mengatakan pihaknya akan menggelar rapat terbatas (ratas) atas arahan Wakil Gubernur Papua Barat untuk mencari akar persoalan antrean BBM tersebut.
“Antrean ini sudah sangat mengganggu aktivitas publik, terutama di pagi hari saat anak-anak sekolah dan warga mulai beraktivitas,” kata Samy kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (24/8/2026) pagi.
Menurut dia, kondisi antrean kali ini tergolong tidak biasa.
Jika sebelumnya antrean kendaraan hanya mencapai sekitar Hotel Fujita, kini panjang antrean disebut telah meluas hingga memutar ke arah Jalan Tama Ria hingga melewati dam memutar Dealer Toyota Manokwari.
Samy mengatakan rapat evaluasi akan dilakukan untuk memastikan penyebab utama penumpukan kendaraan.
Pemerintah akan mengecek apakah persoalan tersebut berkaitan dengan kuota BBM, distribusi, maupun faktor lain di lapangan.
Pertamina dan Pengelola SPBU Dipanggil
Dalam rapat terbatas tersebut, Pemprov Papua Barat akan mengundang sejumlah pihak terkait, termasuk PT Pertamina, pengelola SPBU Jalan Baru, serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Pemerintah juga akan melibatkan Pemerintah Kabupaten Manokwari dan instansi eksternal lainnya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh sekaligus merumuskan solusi konkret.
“Semua pihak terkait akan kami panggil untuk melihat persoalan ini secara utuh,” ujarnya.
Antrean Mulai Merembet ke Pertalite
Samy mengungkapkan, antrean kendaraan yang selama ini lebih banyak terjadi pada pembelian BBM jenis Solar kini mulai merembet ke Pertalite.
Perubahan tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam evaluasi distribusi BBM di wilayah Manokwari.
Pemprov Papua Barat juga meminta seluruh pihak memberikan data secara transparan dalam proses evaluasi. Pemerintah tidak menutup kemungkinan mengambil langkah hukum apabila ditemukan indikasi penimbunan maupun praktik kecurangan dalam distribusi BBM.
Pengawasan akan diperketat untuk memastikan pasokan BBM dapat diterima masyarakat sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Pemprov Papua Barat berharap rapat evaluasi tersebut dapat segera menghasilkan langkah konkret untuk mengurai antrean sekaligus mengurangi gangguan terhadap lalu lintas dan aktivitas warga.
Pemerintah menargetkan persoalan pasokan dan antrean BBM di Manokwari dapat segera ditangani sehingga pelayanan kepada masyarakat kembali normal.(rustam madubun)
