PAPUADALAMBERITA.COM. TELUK WONDAMA – Keterbatasan pasokan listrik, tantangan pengelolaan lingkungan, dan kebutuhan penguatan ekonomi masyarakat menjadi sejumlah isu yang dibawa Tim 2, Tim 7, dan Tim 19 Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia (TEP UI) dalam pertemuan dengan Cheroline Chrisye Makalew, S.P., dari Komisi XII DPR RI. Pertemuan tersebut membahas policy brief hasil riset lapangan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Kawasan Transmigrasi Werianggi–Werabur, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.
Pertemuan ini melibatkan tiga tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia, yakni Tim 2 yang diketuai Ir. Ardiyansyah, S.T., M.Eng., Ph.D.; Tim 7 yang diketuai Assoc.Prof.Dr. Hendra Kaprisma; serta Tim 19 yang diketuai dr. Trevino Aristarkus Pakasi, FS, MS, Sp.KKLP, Ph.D. Ketiga tim membahas hasil riset lapangan dan rekomendasi kebijakan pembangunan Kawasan Transmigrasi Werianggi–Werabur.
Dalam pertemuan tersebut, Tim 2, Tim 7, dan Tim 19 Ekspedisi Patriot UI menyampaikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil riset lapangan di Kawasan Transmigrasi Werianggi–Werabur, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Pembahasan berfokus pada penguatan infrastruktur energi, pengelolaan lingkungan berbasis data, serta pengembangan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan kebutuhan layanan dasar masyarakat.
Isu-isu tersebut menjadi perhatian dalam diskusi bersama Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi. Melalui pertemuan ini, tim mendorong agar temuan lapangan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengawasan pembangunan kawasan transmigrasi yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Pasokan Energi Menjadi Fondasi Pembangunan Kawasan
Salah satu temuan penting dalam riset lapangan adalah keterbatasan waktu ketersediaan listrik di wilayah studi. Berdasarkan asesmen elektrifikasi yang tercantum dalam policy brief, pasokan listrik umumnya tersedia selama 12 jam sehari, yakni pukul 18.00–06.00 WIT. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi kegiatan produktif yang membutuhkan energi secara berkelanjutan, termasuk pengolahan hasil pertanian dan penyimpanan produk.
Policy brief juga mencatat keberadaan PLTS eksperimental berkapasitas 8 kWp dengan baterai sekitar 120 kWh yang telah direvitalisasi oleh Tim Ekspedisi Patriot. Sistem tersebut dilaporkan mampu menjangkau delapan bangunan terdekat dalam radius kurang dari 200 meter. Sementara itu, RS Pratama Nikiwar berada di luar jangkauan jaringan yang dilaporkan.
Temuan tersebut menjadi dasar rekomendasi untuk mengevaluasi kebutuhan energi rumah tangga, kelompok usaha, dan fasilitas layanan dasar. Tim mengusulkan kajian terhadap pengembangan PLTS atau sistem hibrida dengan mempertimbangkan kebutuhan beban, keandalan pasokan, biaya operasional, serta kejelasan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas.
Pendekatan ini menempatkan investasi energi berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan perencanaan yang terukur, infrastruktur energi diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi sekaligus memperkuat keberlanjutan layanan dasar di kawasan transmigrasi.
Pengelolaan Lingkungan Perlu Berbasis Data Lapangan
Selain energi, tim menyoroti perlunya pengelolaan sumber daya dan residu yang terukur. Hasil riset menunjukkan adanya potensi peningkatan nilai tambah dari komoditas lokal melalui diversifikasi produk dan penguatan kapasitas usaha masyarakat. Namun, pengembangan tersebut perlu disertai pemetaan aliran bahan, pengujian keamanan, serta penilaian kelayakan teknis dan ekonomi.
Policy brief merekomendasikan pengembangan ekonomi sirkular sebagai pendekatan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan mengurangi residu yang belum termanfaatkan. Pelaksanaannya perlu disertai pencatatan volume residu, pemantauan kondisi lingkungan, serta evaluasi manfaat ekonomi dan sosial.
Pengujian kualitas air dan tanah pada titik yang relevan juga diusulkan berdasarkan penilaian awal. Langkah ini diperlukan agar pengembangan aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan risiko yang mungkin muncul.
Melalui rekomendasi tersebut, pengelolaan lingkungan ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan kawasan. Data dasar yang memadai diharapkan membantu pemerintah menentukan prioritas program, kebutuhan pembiayaan, dan indikator keberhasilan secara lebih tepat.
Investasi dan Ekonomi Lokal Harus Berangkat dari Kebutuhan Masyarakat
Tim Ekspedisi Patriot UI juga menekankan pentingnya menghubungkan pengembangan ekonomi lokal dengan kesiapan infrastruktur dan kapasitas masyarakat. Komoditas unggulan daerah memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah melalui diversifikasi, peningkatan kapasitas UMKM, dan perluasan akses pasar.
Namun, pengembangan usaha perlu didasarkan pada analisis biaya, kebutuhan energi, ketersediaan bahan baku, keamanan produk, serta permintaan pasar. Karena itu, policy brief merekomendasikan pelaksanaan program secara bertahap melalui pemetaan potensi, pengujian kelayakan, dan proyek percontohan sebelum dilakukan perluasan.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu mengarahkan dukungan investasi dan pembiayaan pada program yang memiliki kebutuhan jelas serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tersedianya fasilitas, tetapi juga dari manfaatnya bagi kegiatan produktif dan kesejahteraan masyarakat.
Tiga Rekomendasi Kebijakan untuk Werianggi–Werabur
Melalui policy brief tersebut, Tim Ekspedisi Patriot UI mengajukan tiga rekomendasi utama. Pertama, memperkuat ekonomi sirkular berbasis komoditas lokal melalui pengembangan usaha, pemanfaatan sumber daya secara efisien, dan peningkatan kapasitas UMKM. Kedua, memperkuat infrastruktur energi melalui evaluasi kebutuhan listrik dan pengembangan sistem pasokan yang sesuai dengan kondisi kawasan. Ketiga, mengintegrasikan pemantauan lingkungan dengan penguatan akses layanan kesehatan primer.
Ketiga rekomendasi tersebut memerlukan koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, penyedia energi, fasilitas kesehatan, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat. Dalam kerangka kewenangannya, DPR RI dapat menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk mendukung sinkronisasi kebijakan serta mengawal pelaksanaan program berdasarkan indikator yang terukur.
Policy brief juga mengusulkan tahapan implementasi mulai dari pemetaan kebutuhan dan penyusunan data dasar, pengujian kelayakan, hingga pelaksanaan proyek percontohan dan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memperbaiki, melanjutkan, atau memperluas program sesuai dengan manfaat dan kondisi lapangan.
Pertemuan dengan Komisi XII DPR RI menjadi bagian dari upaya Tim Ekspedisi Patriot UI untuk membawa bukti lapangan ke dalam pembahasan kebijakan. Melalui rekomendasi yang menghubungkan energi, lingkungan, dan pengembangan ekonomi, pembangunan Kawasan Transmigrasi Werianggi–Werabur diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.(rls)
