Dewan Penasehat HIPMI Pusat Bahlil Lahadalia saat ditemui wartawan di Auditorium PKK Provinsi Papua Barat Rabu (2/10/2019). FOTO: papuadalamberita.com/rustam madubun
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Setelah dilantik pada Rabu (2/10/2019) dua tantangan besar menanti 45 anggota DPR Papua Barat masa bakti 2019-2024 yaitu bagaimana menciptkan iklim keamanan yang kondisif dan menjadikan Provinsi Papua Barat sebagai daerah tujuan investasi bagi investor.
‘’Tantangan perkembangan pembangunan Papua Barat kedepan pesat, kita lihat tidak hanya pada konteks bagaimana menyerap aspirasi rakyat untuk membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bagaimana membangun infrastruktur, tetapi jauh lebih dari itu adalah bagaiman menciptakan iklim keamanan yang kondusif ini tantangan berat ,’’ kata Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Pusat Bahlil Lahadalia kepada wartawan saat menghadiri pelantikan anggota DPR Papua Barat, Rabu (2/10/2019) di Manokwari.
Baca juga: Ini 12 Fakta Pelantikan Anggota DPR Papua Barat Periode 2019-2024
Bahlim mengatakan karena mereka (anggota dewan yang baru) dilantik dalam sebuah momentum yang berbeda dengan pelantikan anggota DPR tahun-tahun sebelumnya dalam sejarah peradaban Papua.
’’ Kita sejak kembali ke Indonesia, lebih khusus pada paska revormasi baru kali ini terjadi tragedi sosial besar yang mengarah pada konflik horizontal, saya pikir ini salah satu tugas berat yang harus diselesaikan oleh anggota dewan sekarang, sudah barang tentu tugas-tugas koordinasi yang harus dilakukan dengan pihak keamanan dan stakeholder yang lain,’’ tegas Bahlil.
Tantangan berikutnya untuk anggota DPR Papua Barat 2019-2024 menurut Bahlil adalah bagaiman mampu membawa Papua Barat sebagai provinsi investasi.
‘’Karena hanya dengan inventasilah kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan, karena tidak mungkin lapangan pekerjaan hanya diciptakan lewat rekrutmen penerimaan pegawai negeri sipil (PNS), karena tidadak berimbang antara output anak-anak Papua Barat yang selesai lulusan S1 atau kuliah dengan kapasitas kuantitas dari penerimaan PNS,’’ terangnya.
Maka lanjuta Bahlil, bagaimana harus diciptakan interpreneurship dan menciptakan investasi itu strategi untuk bisa mampu mengangangkat ekonomi daerah Papua Barat.
Ketua Dewan Penasehat HIPMI Pusat Bahlil Lahadalia bersama Bupati Fakfak Mohammad Uswanas saat menghadiri pelantikan anggota DPR Provinsi Papua Barat, Rabu (2/10/2019) di Manokwari. FOTO: papuadalamberita.com/rustam madubun.
‘’Karena salah satu persoalan konflik sosial itu adalah kesenjangan kesejahtraan, kesejahteraan hanya mampu dapat diwujudkan dengan kepastian pendapatan, dan kepastian pendapatan ada apabila ada lapangan pekerjaan,’’ tambah Bahlil.
Bagi saya nothing (tidak), anggota DPR Papua Barat yang baru ini tidak akan bermanfat apa-apa kalau tidak banyak membuat Perda-Perda yang mengarah pada bagaimana investasi masuk, itu harus, tidak ada cara lain. Sebuah wilayah di negara manapun akan cepat berkembang kalau ada proses investasi,’’ terang Bahlil.
Ia mencontohkan Perda tentang lahan, banyak orang yang mau investasi mau membangun kebun, tetapi problemnya di masyarakat adat ini harus ada kepastian lewat adat, mana tanggungjawab pemerintah, mana tanggungjawab swasta.
‘’Saya kan pernah menantang waktu pembukaan Rakerda HIPMI Papua Barat di Manokwari, saya katakan siapkan 20.000 hektar lahan nanti investasinya masuk, kurang lebih sekitar tujuh triliun untuk membangun kebun buah pala. Tetapi sampai sekarang belum ada, ini contoh-contoh kecil dan itu soalnya investornya sudah ada, dan itu perusahaan kami sendiri,’’ sebutnya.
Bahlil mengatakan untuk percepatan pembangunan di daerah, investasi harus ada, regulasi harus dibuat, Perdanya harus ada kepastian, karena itu invesatsi akan masuk, karena ada kerjasama antara investor, pemerintah dan masyarakat. Itu menjadi berat mereka yang baru dilantik,’’ pesan Bahlil.(tam)
