DARI KIRI: Pangdam XVIII/kasuari, Gubernur Papua Barat, Kapolda Papua Barat dan Kajati PApua Barat yang ditemui wartawan seusai Gelar Pasukan Operasi Ketupat Mansinam 2021, Rabu (5/5/2021) di Polda Papua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Penyelenggaraan Sholat Idlu Fitri (ID) 1442 Hijriah, 2021 Masehi, saling berkunjung pada perayaan idul fitri atau open house dan penyelenggaraan halalbihalal paskah perayaan idul fitri tahun ini tidak ada. Ini pembatasan kedua dimasa pandemi COVID-19, sebelumnya larangan serupa pada tahun 2020 disaat COVID-19 melanda Indonesia hingga ke Papua Barat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 800/2784/SJ mengenai pelarangan buka bersama selama ramadhan dan open house atau halal bihalal hari raya raya idul fitri 1442 hijriah atau 2021 masehi.
Tiga pejabat utama Papua Barat, Gubernur Drs Dominggus Mandacan, Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, SE, MTR (Han) dan Kapolda, Irjen Pol Doktor Tornagogo Sihombing, SIK, MSI satu suara membatasi warga berkerumun ini sesuai edaran Menteri Dalam Negeri, instruksi Kapolri dan dipertegas lagi dalam rapat instansi terkait Pemda Papua Barat, Kodam XVIII/Kasuari dan Polda Papua Barat di Polda Papua Barat pekan kemarin.
‘’Tadi kita sudah mendengar sambutan Bapak Kapolri yang menginstruksikan kepada jajaran Polri, TNI Pemda bahkan semua pihak untuk kita punya tanggung jawab bersama pelarangan mudik lebaran 2021 demi tanggung jawab mengantisipasi Cluster baru dimasa pandemi COVID – 19,’’ ujar Gubernur Papua Barat, Pangdam XVIII/Kasuari dan Kapolda Papua Barat yang ditemui wartawan, Rabu (5/5/2021) seusai Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Mansinam 2021 di Polda Papua Barat.
Menurut gubernur yang ditemui wartawan didampingi Pangdam dan Kapolda mengatakan, pembatasan itu menjadi tangung jawab semua pihak, termasuk peran media (wartawan, red) .
‘’Media juga membantu mengimbau untuk tetap kita melaksanakan protokol kesehatan, sehingga kita bisa memutuskan rantai penyebaran COVID – 19 di Papua Barat,’’ tegas Gubernur Papua Barat.
Gubernur mengatakan, hingga hari ini (Rabu, red) sudah dua pekan tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Papua Barat naik menjadi 95,3% ini harus dipertahankan.
‘’Kta pertahankan terus, dari 95 persen naik menjadi 96 persen dan pada akhirnya 100% kita bisa sembuh, kalau kita semua bisa disiplin dan menerapkan protokol kesehatan,’’ kata gubernur.
‘’Pelaksanaan salat Idul fitri sudah dirapatkan di Polda sini, di mana Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat dan kantor agama kabupaten hadir, dan semua pihak memberi jaminan ataupun kepastian tempat-tempat yang sudah ditentukan tetap menerapkan protokol kesehatan,’’ kata gubernur.
Sambung Kapolda Papua Barat, bahwa untuk sholat Id di lapangan Borasi nanti kita koordinasi dengan panitia bagaimana metodenya, tapi yang jelas lapangan itu tetap menerapkan protokol kesehatan, baris-baris (safnya, red) kita atur jarak tidak dekat tetapi agak renggang seperti yang disampaikan tadi dalam sambutan Kapolri dan nanti ada satu pintu masuk dengan menggunakan protokol kesehatan itu.
Kajati Papua Barat, Pangdam XVIII/Kasuari, Kapolda Papua Barat dan Gubernur Papua Barat, Rabu (5/5/2021) di Polda Papua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
Gubaenur mengatakan, terkait mudik idul fitri juga terhitung tanggal 6 Mei 2019 sampai 17 Mei 2021 tidak ada transportasi layanan udara, darat antar kabupaten/kota dan laut yang dioperasikan, kecuali keadaan sangat darurat (emerigensi, red).
‘’Sudah jelas, nanti pak Kapolda dengan seluruh jajaran, Pemda seluruh jajaran, Panglima dan seluruh jajaran, kita semua punya tanggung jawab mengawasi mudik. Hari ini kan penerbangan terakhir antar provinsi, kecuali jadwal penerbangan perintis seperti Susy Air masih terbang, selain pesawat itu tidak ada kecuali ada emergency baru bisa kita lakukan penerbangan,’’ pesan gubernur mengingatkan.
Lanjut gubernur, bahwa untuk pelarayan juga tidak ada kalaupun ada kapal penumpang yang masuk tidak boleh angkat penumpang, yang jelas hari ini tidak ada transportasi baik udara juga laut.
‘’Sedangkan untuk larangan open house ada edaran menteri dalam negeri untuk seluruh gubernur dan bupati – walikota tidak melakukan buka puasa bersama, tidak juga melakukan halal bihalal, dan juga tidak boleh open house, ini sementara tidak ada, Polda dan Kodam juga tidak menggelar open house ini untuk sekaligus menyikapi kejadiaan di India,’’ terang gubernur Papua Barat yang di Iakan Pnangdam dan Kapolda.(tam)
