PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Polda Papua Barat menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya aksi unjuk rasa yang berpotensi anarkis, Kamis (30/4/2026).
Simulasi tersebut disaksikan langsung Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Alfred Papare, bersama para pejabat utama Polda Papua Barat.
Dalam skenario latihan, aparat menerima informasi intelijen terkait rencana aksi unjuk rasa di pusat pemerintahan. Menindaklanjuti hal itu, pimpinan operasi menggelar rapat koordinasi guna menentukan langkah pengamanan.
Pada tahap awal, personel Dalmas dikerahkan dengan pendekatan persuasif dan humanis. Massa aksi digambarkan menyampaikan aspirasi secara tertib, sementara negosiator kepolisian berupaya menjaga situasi tetap kondusif.
Namun, situasi kemudian memanas ketika massa mulai mendorong petugas dan mencoba menerobos barikade. Aparat selanjutnya meningkatkan status pengamanan dengan mengerahkan Dalmas lanjutan.
Ketika kondisi semakin tidak terkendali dan massa mulai bertindak anarkis, petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur. Aparat menggunakan perlengkapan pengendalian massa untuk membubarkan aksi dan mengendalikan situasi.
Selain itu, petugas juga melakukan penyekatan dan pembubaran massa secara bertahap serta mengamankan pihak yang diduga sebagai provokator. Tim kesehatan turut memberikan pertolongan kepada korban luka, baik dari masyarakat maupun petugas.
Kegiatan ditutup dengan konsolidasi dan evaluasi. Pimpinan menekankan pentingnya sinergi antarunit, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dalam setiap penanganan aksi massa.
Pelaksana Tugas Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Gadug Kurniawan, mengatakan simulasi tersebut merupakan bagian dari upaya Polri meningkatkan profesionalitas personel.
“Dalam setiap penanganan unjuk rasa, kami mengedepankan pendekatan humanis, profesional, dan sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.(rls)
