Asisten II Melkias Werinussa saat membawakan sambutan pada pembukaan Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di SwissBel Hotel Manokwari, Senin (9/10/2023). FOTO: RUSTAM MADUBUN. PAPUADALAMBERITA.
PAPUADALAMBERITA.COM, MANOKWARI – Asisten II Setda Pemerintah Provinsi Papua Barat Melkias Werinussa memewakili penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw MSI membuka Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, di SwissBel Hotel Manokwari, Senin (9/10/2023).
Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Provinsi Papua Barat ini berlangsung dua hari diikuti keterwakilan 40 warga kampung di sekitar Manokwari.
Asisten II M Werinussa yang membacakan sambutan gubernur mengatakan, pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak harus melibatkan semua pihak yang ada di desa mulai dari para perangkat desa, tokoh, organisasi kemasyarakatan, relawan-relawan, kader-kader dan tentunya perempuan dan” anak.
‘’Pembangunan berperspektif gender ini perlu dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk ”kekerasan dan diskriminasi, serta mendukung tersedianya sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak,’’ tegas Werinussa mengingatkan.
Asisten II Melkias Werinussa saat membawakan sambutan pada pembukaan Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di SwissBel Hotel Manokwari, Senin (9/10/2023). FOTO: RUSTAM MADUBUN. PAPUADALAMBERITA.
Menurut Werinussa pembentukan DRPPA diharapkan dapat membantu menyelesaikan isu-isu perempuan dan anak.
Werinussa menegaskan, ada 10 indikator keberhasilan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak diantaranya; Adanya pengorganisasian di desa, adanya data terpilah perempuan dan anak, tersedianya peraturan desa tentang desara ramah perempuan dan peduli anak.
Tersedianya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui pemberdayaan dan perlindungan anak di desa, adanya presentasi keterwakilan perempuan di pemerintahan desa, presentasi perempuan wirausaha di desa.
‘’Utamanya perempuan kepala keluarga, semua anak di desa mendapatkan pengasuhan berbasis anak, tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban TPPO, tidak ada pekerja anak serta tidak adanya perkawinan anak,’’ ujarnya.(tam)
