PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat menegaskan pentingnya penggunaan data dan statistik yang akurat sebagai alat untuk meningkatkan sinergitas antara kebijakan pengendalian inflasi dan akselerasi industri.
Baca juga: Kajian Cerdas Laus Rumayom, Penguatan Ekonomi Inklusif Bangun Papua Emas 2045
Bank Indonesia Papua Barat menyoroti peran krusial data dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daerah, kegiatan itu digelar di Atrium Manokwari City Mall (MCM), Manokwari Jumat (13/9/2024).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia papua Barat, Setian dalam pembukaan Pekan Data dan Statistik Sinergi Stabilitas Inflasi dan Akselerasi Industri (PESTA SINOLI) yang dihadiri Penjabat Gubernur Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere MTP, pelaku usaha dan akademisi mengatakan, data dan statistik yang tepat sangat penting untuk memahami dinamika inflasi yang pada gilirannya berpengaruh pada kinerja industri.
‘’Dengan informasi yang akurat, pengambil keputusan dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi,’’ jelas Kepala KPw BI Papua Barat Setian.
‘’Transformasi menjadi kegiatan PESATA SINOLI yang akan diagendakan tahunan ada tiga hal penting:
‘’Pertama pentingnya data, inilah yang melatarbelakangi Bank Indonesia menyelenggarakan PESTA SINOLI, Kedua adalah sebenarnya siapa yang bertanggung jawab terkait data dan ketiga Bank Indonesia akan menyampaikan informasi terkait rangkaian PESTA SINOLI tahun 2024,’’ jelas Setian.
Kepala KPw Bank Indonesia Papua Barat Setian pada pembukaan Pekan Data dan Statistik Sinergi Stabilitas Inflasi dan Akselerasi Industri (PESTA SINOLI) di Atrium Manokwari City Mall, Jumat (13/9/2024). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADLAMBERITA.
Setian mencontohkan, pentingnya misalnya Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan angka inflasi Agustus 0,31%, jika hanya data yang dikeluarkan BPS, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan kebingungan, program apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan inflasi.
‘’Kita akan kebingungan menyusun kebijakan kalau tidak ada data tambahan, misalnya dengan adanya misalnya data tambahan dikeluarkan BPS, bahwa lima komoditas utama penyumbang inflasi, dengan data ini TPID bisa fokus membuat kebijakan pengendalian inflasi yang lebih tepat,’’ jelas Setian.
Semisal di bulan Juni harga komoditas tomat mencapai Rp60.000, selang waktu dua bulan atau di Agustus harga tomat menjadi Rp6.000, ini signifikan perbedaannya.
‘’Jika kita punya data berapa jumlah petani yang menanam tomat di Papua Barat, berapa luas lahan tanah, berapa panen yang bisa kita hasilkan, tentu TPID dapat membuat kebijakan, mengatur pola pangan dari petani supaya tidak panen bersamaan, seperti yang terjadi di bulan Agustus yang panen bersamaan,’’ sebut Setian.
Sehingga menurut, harga menjadi menurun karena pasukannya melimpah, jika ada data TPID lebih awal membuat program bagaimana hasil panen didistribusikan ke daerah-daerah luar.
‘’Data yang akurat itu tanggung jawab siapa? apakah inflasi yang dikeluarkan BPS tanggung jawab BPS? Terus hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia survei Pusat Harga Pangan Strategi (PHPS), survei konsumen, Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) itu tanggung jawab BI,’’ jelas Setian.
Lanjut Steian, bahwa untuk melakukan survei tanggung jawab Bank Indonesia, sebagai institusi yang melakukan survey, surveyor lapangan mempunyai kompetensi untuk menghasilkan data akurat itu tanggung jawab BPS maupun Bank Indonesia.
Menurut Setian, yang paling penting adalah yang bertanggung jawab atas keakuratan data yaitu pemilik data.
‘’Yang penting memberikan data yang akurat,’’ ujarnya.
Karena, pentingnya data yang akurat makanya Bank Indonesia menginisiasi kegiatan PESTA SINOLI, kegiatan ini Bank Indonesia ingin menginspirasi terutama yang memiliki data.
‘’Pentingnya data akurat, sehingga dengan menghasilkan data yang akurat bisa berkontribusi mendukung pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan tepat,’’ pesan Setian.(rustam madubun)
