PAPUADLAMBERITA.COM.MANOKWARI – Upaya menciptakan Papua sejahtera, berkelanjutan jelang tahun 2045, pengajar Universitas Negeri Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Founder dan Ketua Analisa Papua Strategis APS Center for Development and Global Studies, Laus DC Rumayom S.Sos, M.Si menyerukan pentingnya penguatan ekonomi inklusif Papua Barat.
Baca juga:Bank Indonesia Papua Barat, Universitas Papua, ISEI Gelar Seminar Papedanomics 2024
Penegasan itu terungkap di seminar Papedanomics 2024 bertemakan “Penguatan ekonomi Iklusif dan berkelanjutan dalam membangun Papua Emas 20245 digelar Kantor  Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Papua Barat, Universitas Negeri Papua (Unipa), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Papua Barat di Swiss Bell Hotel Manokwari, Kamis (12/9/2024).
Seminar ini menampilkan tiga nara sumber yaitu; APS Center for Development dan Global Studies Laus DC Rumayon M,SI, M,SOS, Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khsus Papua (BP3OKP) Irenw Manibuy, SH, MK.N, dan dari Researcher Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Dhenny Yuartha Junifta dengan yang dipandau Business Journalist, Ratu Clara Antawidjaja.
Laus DC Rumayon yang juga tenaga ahli kantor staf kepresidenan RI Kedeputian V sejak 2019 – 2022 menjelaskan, Papua memiliki potensi sumber daya alam, dan dihadapkan pada tantangan sosial, ekonomi.
Baca juga:Â Digelar Bank Indonesia Papua Barat, Ini Pemenang Karya Tulis 2024
Menurutnya, diperlukan strategi pembangunan yang memastikan bahwa masyarakat ikut merasakan manfaat pembangunan.
Ia mengatakan, ada 4 poin penting yaitu: Â Apakah Papua mempunyai masa depan. Apakah Papua emas 2045 akan terwujud. Apakah benar Papua sedang mengalami Creeping Ginoside ?
Apa konsep pembangunan Papua berbasis geopolitik, gheostrategi dan geoekonomi merespon kehadiran AUKUS di Indo – Pasifik dan menyambut era Pasifik dan bagaimana mempersiapkan Papua menjadi pintu masuk Indonesia menghadapi era Pasifik.
‘’Aliansi AUKUS di Indo Pacific merupakan pakta keamanan bilateral antara Amerika Serikat, Australia dan Inggris bertujuan membendung pengaruh Cina di Indo Pasifik,’’ jelasnya.
Menurutnya, untuk jalan menuju perubahan dan keadilan pembangunan Papua, adalah membangun Papua dengan paradigma baru, dengan lompatan baru, dengan pendekatan baru yang dengan pendekatan antropologis, sosiologis.
‘’Tentu arahan bapak presiden ini menjadi inspirasi, gerakan bersama melihat Papua dari kacamata yang saat ini kita pakai, dan bagaimana jika kita melakukan lompatan baru, pendekatan baru,’’ jelas dia.
Ia mengatakan, Papua ada 7 wilayah budaya, perencanaan pembangunan sejak awal sebelum Papua dimekarkan telah Ia ingatkan, bahwa sebelum satu wilayah dimekarkan arus dikawal budayanya.
Baca juga:Â Buka Seminar Nasional BI, Unipa dan ISEI Tahun 2024, Asisten II Pesan Ini
‘’Karena provinsi atau kabupaten dimekarkan tidak memperhatikan batas tanah, wilayah, maka akan menjadi konflik, konflik itu akan menghambat semua arah termasuk konsep pembangunan ,’’ tuturnya.
Khusus untuk Provinsi Papua Barat, ada 7 Kabupaten, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak dan Kabupaten Kaimana.
‘’Dari tujuh (7) Kabupaten ini setelah pisah dari Papua Barat Daya perlu dlihat pendapatan perkapita Kabupaten seperti apa, perlu melihat sumber daya alam sekitar, karena Papua ini rata-rata pertahun itu dapat sekitar Rp3.000 triliun dari Freeport dari BP, perusahaan lain di Papua itu ada pada laporan di forum ekonomi, itu angka sangat fantastis,’’ tuturnya.
‘’Saya melihat forum di Papua, nasional terpaku pada analisa pembangunan perspektif program, kurang mendorong prespektif global,’’ sambung Laus.
Ia menegaskan, Papua pintu masuk Indonesia menghadapi era Pasifik yang hari ini sedang dibicarakan pemerintah dengan negara-negara Pasifik Selatan.
‘’Ini menjadi hal menarik, karena ekonomi politik internasional Papua diperebutkan, diperdebatkan dalam eskalasi politik global,’’ ujarnya.
Kata dia, terbentuknya Indo Pacific AUKUS yaitu Amerika, Australia, Inggris bertujuan membendung pengaruh Cina di indo Pasifik, menyatukan APBN untuk sebuah master plan 150 tahun ke depan sekarang sudah berjalan sekitar tujuh tahun.
‘’Jadi kalau pangkalan militer dibuka di PNG seluruh kepentingan Amerika Serikat di Papua di PNG akan sangat dekat dengan Jayapura. Itu hal yang perlu diperhitungkan secara geopolitik global dan geoekonomi,’’ jelas Laus.
Baca juga:Â Pembukaan Seminar PAPEDANOMICS 2024 dengan Cara Unik, Putar Papeda
Menurutnay, masalah Papua harus dikonferensi, masalah lokal, mana masalah nasional dan masalah global, itu harus seiring, jangan lokal saja yang dibahas.
‘’lihat pembukaan lahan di Papua Selatan, ada konflik, lahir karena perencanaan tidak ditangani baik, membuat investor masuk menjadi konflik lokal, ‘’ tuturnya mencontohkan.
Sehingga dalam konteks (AUKUS) Amerika, Australia dan Inggris Kementerian Luar Negeri harus connect dengan Perdagangan, terutama Bank Indonesia mendesain arsitektur ekonomi Papua.
‘’Bicara masyarakat perlu 100 tahun, kita di Manokwari pusat peradaban orang Papua, tahun depan masuk 170 tahun peradaban orang Papua, jadi peradaban kita membutuhkan waktu,’’ ungkap Laus.
‘’Tetapi, jangan lupa, ada lompatan  pembangunan sangat revolusioner, faktor ekonomi, pendidikan dan kesehatan,’’ tambahnya.
Kata dia, yang perlu dilihat arsitektur perdagangan, arsitektur perdagangan yang mempunyai budaya perdagangan itu orang Biak, Numfor telah berlayar sampai ke Celebes (Jakarta), Eropa, yang lain di Papua membutuhkan transformasi, mendorong upaya ekonomi.
Sehingga untuk masuk ke konteks pembangunan Papua ke depan, tidak hanya diarahkan melihat ke Jakarta, harus melihat Pasar Pasifik dalam konteks membangun Papua sebagai pintu gerbang Indonesia menghadapi era Pasifik.
Ia mencontohkan, jalur minyak dan gas dari Papua berhadapan dengan Timor Leste, Australia, sampai lingkar Papua ke PNG dan ujungnya di Papua Barat.
‘’Maka, harus dilihat belanja negara ke Papua Barat seperti apa, jangan sampai tidak seimbang dengan pendapatan sumber daya alam, harus ada program spesifik yang dibuat berdasarkan pertimbangan geoekonomi,’’ terangnya..
Ia mengatakan di Papua ada blok Wabu, itu akan dieksekusi 2030, saya curiga setelah proyek kapal selam nuklir di Australia selesai, kemudian didorong perusahaan tambang ada yang keluar dari Indo Pasifik, implikasinya Indonesia, akan masuk ke negosiasi untuk Kabupaten Intan Jaya.
‘’Kita dilema, di Papua mau urus sumber daya alam dan mengurus sumber daya manusia, di saat yang bersama itu kita konflik, dan konflik itu hanya karena hal sepele, soal sumber daya alam dalam konteks masyarakat lokal,’’ sebutnya.
Lanjutnya, bahwa umber  konflik di Papua itu , soal ekonomi, sosial, budaya, satu wilayah itu sangat tergantung pada situasi kondisi keamanan.
Ia mengusulkan Bank Indonesia berkoordinasi dengan seluruh bank di Papua bagaimana mengintervensi ekonomi orang asli Papua berbasis potensi.
Kata dia, komposisi penduduk Papua persentase laki-laki lebih tinggi dari perempuan, laki-laki 52,68% perempuan 47,32%.
Sehingga menurutnya, indikator pembangunan harus difokuskan pada perempuan, anak-anak, pemuda dan lingkungan hidup.
‘’Kalau membangun ekonomi Papua, mulai membangun perempuan Papua, karena budaya Papua, perempuan mengurus segala kehidupan,’’ tuturnya.
S2 lulusan Universitas Indonesia memberi alternatif solusi yaitu: Bagaimana mengupayakan tata kelola pembangunan yang baik, pemerintahan yang baik, partai politik dan DPR yang baik, lembaga sipil masyarakat, gereja dan adat yang melayani dengan niat, dan tidak bermental mencari keuntungan diri sendiri atau Smart government.
‘’Bagaimana memperjuangkan pengelolaan pendidikan dan kesehatan yang baik, agar terbentuk sumber daya manusia berkualitas unggul, sehat, berkarakter, disiplin, dan pekerja keras serta memiliki pola hidup bersih dan sehat Papua sehat dan cerdas,’’.
‘’Serta bagaimana mengelola sumber daya ekonomi secara bertanggung jawab dan memiliki Sumber penghasilan yang jelas Papua produktif,’’ sambungnya.
Diakhir penjelasan Ia menegaskan, harus fokus pada pemikiran pembangunan yang terarah jangan setengah hati, setengah lagi berpandangan kariegoisme.(rustam madubun)
