Penulis
OPINI: Oleh: Muh. Faisal Naim
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Memulai dan mengakhiri kerja dengan edjpb dan eoffice.kemenkeu, bagi insan perbendaharaan (Kementerian Keuangan) lumrah di masa sekarang ini. Bersegera ke mesin handkey untuk clock-in sebagai bukti presensi tidak lazim lagi. Akhirnya masa pandemi ini praktek fleksibilitas tempat bekerja melalui Work From Home (WFH)/Work from Homebase (WFHb) menjadi legal dilakukan oleh seorang ASN, setelah sekian lama menjadi wacana dan perdebatan publik.
Layanan perbendaharaan dan layanan konsultasi, semuanya dilakukan secara daring. Pelayanan permintaan pencairan dana APBN melalui KPPN yang dulunya mengharuskan kehadiran petugas satker, saat ini full dilaksanakan daring melalui aplikasi e-SPM. Piloting e-spm yang telah dilaksanakan sangat membantu proses implementasi di seluruh KPPN yang notabene jadwal pelaksanaannya maju lebih awal daripada jadwal yang telah ditetapkan. Sekarang semuan pihak menjadi terbiasa dan lumrah berhubungan via daring baik dalam bentuk layanan perbendaharaan, sosialisasi, bimbingan, komunikasi dan konsultasi.
Bentuk presensi-task dan bentuk layanan perbendaharaan di atas menjadi beberapa bukti organisasi Kemenkeu beradaptasi menghadapi ujian dan tantangan Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memang banyak mengubah kebiasaan manusia, terutama sebagai makhluk sosial. Jaga jarak dilakukan diseluruh aspek kehidupan sosial, pendidikan, perdagangan bahkan ibadah pun diatur dengan protokol kesehatan.
Angka Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Turun
Untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 pemerintah pusat/pemerintah daerah mengeluarkan ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 atau karantina wilayah dengan kebijakan-kebijakan pencegahan lainnya.
Pengaturan dan pembatasan tersebut disikapi dengan penggantian atau penyesuaian kegiatan Ditjen Perbendaharaan yang tidak dapat terlaksana karena kondisi pandemi dan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Semua kegiatan sosialisasi dan bimtek on site diganti dengan webinar. Bentuk pembinaan Kanwil kepada KPPN dilakukan on desk dengan menggunakan data-data pada aplikasi. Seluruh pengajuan dan pengujian pencairan dana satker dilaksanakan melalui e-spm.
Menurunnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan secara offline menyumbang efisiensi dari penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas suatu unit kerja termasuk unit-unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di Papua Barat. Terdapat empat unit vertikal DJPb di Papua Barat yaitu Kanwil DJPb Papua Barat, KPPN Manokwari, KPPN Sorong, dan KPPN Fakfak.
Dibandingkan tahun 2019, periode April s.d. September 2020 unit-unit vertikal DJPb di Papua Barat melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar 67,10%. Untuk KPPN Fakfak bahkan terjadi penurunan realisasi anggaran perjalanan dinas sebesar 81,38% dalam periode awal pandemi ini.
Capaian Kinerja Utama Unit
Berkurangnya realisasi belanja perjalanan dinas di masa pandemi tidak menghalangi capaian Indikator kinerja utama di level Kemenkeu-Two dan Kemenkeu-Three. Seluruh target kinerja utama triwulan II Kemenkeu-Two dapat dicapai.
Target kinerja yang terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas seperti indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN dan indeks efektifitas edukasi dan komunikasi, semuanya dapat terpenuhi melalui betuk kegiatan yang berbeda dari masa sebelum pandemi.
Lebih Baik Setelah Masa Pandemi
Meski sering dicaci oleh sebagian manusia, pandemi Covid-19 ini telh menyadarkan kita. Pertama, manusia hanya berencana dan berusaha namun Allah Tuhan YME yang menakdirkan akhirnya. Kedua, pandemi ini mengajarkan untuk selalu bersabar dan bertawakal kepada sang pencipta. Ketiga, musibah dan ujian pandemi Covid-19 melahirkan ide-ide baru dan kreativitas dalam menghadapi ancaman dan dampak dari virus Covid-19.
Ditjen Perbendaharaan di daerah merupakan kuasa Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara di daerah telah mengambil sebagian hikmah dari pandemi ini. Pertama, kita melakukan refocusing anggaran dan revisi anggaran dalam menghadapi pandemi ini.
Kedua, kita “bersabar” dengan melakukan efisiensi anggaran dan terus berusaha sambil berdoa untuk berakhirnya pandemi. Ketiga, kita telah mengambil beberapa terobosan baru untuk tetap melanggengkan pelayanan yang baik. Semua terobosan tersebut dibuat dengan tetap memperhatikan faktor akuntabilitas kegiatan.
Efisiensi by nature realisasi belanja perjalanan dinas dan pencapaian target-target kinerja kita di awal masa pandemi ini seharusnya dapat menjadi pembelajaran dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Apa yang dianggap tidak mungkin dilakukan tanpa pertemuan langsung dan perjalanan dinas, ternyata masih dapat dilakukan dengan memodifikasi bentuk komunikasi dan jenis kegiatannya.
Efisiensi belanja pejalanan dinas merupakan salah satu contoh untuk mengefektifkan dan mengefisienkan struktur anggaran yang ada pada setiap unit kerja. Pencapaian target kinerja utama, output dan outcome dari penganggaran tetap yang utama, namun faktor penghematan harus menjadi salah satu perhatian utama kita.
Kita harus sadar bahwa bangsa kita masih kesulitan meningkatkan penerimaan untuk membiayai pelaksanaan anggaran sehingga kran defisit anggaran di atas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dibuka sampai dengan tahun 2022 (sesuai Perpu nomor 1 Tahun 2020 yang telah diundangkan dengan UU nomor 2 tahun 2020), harus menjadi perhatian bersama.
Hendaknya perintah Presiden Jokowi untuk kita bekerja diluar kebiasaan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dapat mengilhami kita untuk memulai penganggaran yang lebih fokus untuk perlindungan masyarakat dan mempercepat program pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi birokrasi. Kita seharusnya dapat memilah mana kegiatan utama, mana kegiatan pendukung dan mana kegiatan yang “tidak pantas” didanai dengan “Uang Rakyat”.
Semoga kita semua lolos dari dampak penyebaran Covid-19, lolos dari jurang “kebangkrutan” dan akhirnya lulus karena telah menjadikan pandemi sebagai momentum untuk lebih baik daripada sebelumnya.
=Tulisan merupakan opini penulis dan bukan merupakan kebijakan organisasi tempat penulis bekerja=(Muh. Faisal Naim)
