-
Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, yang ditemui wartawan di Swiss Bell Hotel Manokwari, Kamis (13/2/2025). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA
PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Menindaklanjuti arahan Presiden terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran,
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku auditor perencanaan dan anggaran, akan melakukan evaluasi terhadap tujuh kabupaten di Provinsi Papua Barat.
-
Penjabat Gubernur Papua Barat Drs H Ali Baham Temongmere, MTP, Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, kepada serta pimpinan OPD saat mengikuti entry meeting perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah tahun 2025, di Swiss Bell Hotel Manokwari, Kamis (13/2/2025). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA
“Ini sesuai dengan arahan BPKP untuk mengevaluasi perencanaan dan anggaran di seluruh pemerintah daerah,’’ jelas Eko Hery Winarno, Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, kepada wartawan di Swiss Bell Hotel Manokwari, seusai mengikuti entry meeting perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah tahun 2025, Kamis (13/2/2025).
‘’Kami akan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa program kegiatan dan anggaran yang dialokasikan telah disusun secara efisien dan efektif, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Eko Hery Winarno.
Eko menambahkan, evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi inefisiensi dalam perencanaan anggaran yang belum dilaksanakan.
“Mudah-mudahan hasilnya positif, artinya tidak ada inefisiensi. Jika ditemukan potensi inefisiensi, kami akan memberikan rekomendasi perbaikan,” ungkapnya.
Menurut Eko, kegiatan yang tidak berdampak langsung pada kehidupan masyarakat akan direkomendasikan untuk diperbaiki atau diprioritaskan ulang.
“Jika ada program yang tidak relevan atau tidak efektif, kami akan sarankan untuk diperbaiki atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
BPKP berharap, rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Ini adalah momen penting dengan pergantian pimpinan kepala daerah baru. Kami berharap para kepala daerah terpilih, termasuk gubernur dan bupati, dapat menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi,” tutupnya.
BPKP juga berharap agar hasil evaluasi tersebut dapat memperbaiki penyusunan RPJMD, sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program, daerah dapat memastikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Kami akan terus memantau tindak lanjutnya, agar pelaksanaan program benar-benar efektif dan berdampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.(rustam mdaubun)
