PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., MAP., menyalurkan bantuan pangan beras untuk masyarakat pada tahun 2025 yang berlangsung di gudang Bulog Fakfak, Selasa (22/7/2025).
Penyaluran perdana bantuan pangan beras 2025 yang dicanangkan Bupati Fakfak dengan Wakil Bupati Drs. Donatus Nimbitkendik, MT didampingi Forkopimda, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Muhammad Sholeh, S.Hut., M.Si., Kadis Perindag Fakfak, Mohjak Rengen, S.Sos, M.SDA., Kepala Bulog Fakfak Ibrahim Wairoy dan Staf khusus Bupati Charles Kambu.
Bupati Fakfak Samaun Dahlan Bersama Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik, Forkopimda, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Muhammad Sholeh, Kadis Perindag Mohjak Rengen , Kepala Bulog Fakfak Ibrahim Wairoy dan Staf khusus Bupati Charles Kambu Dalam Kegiatan Pencanangan Penyaluran Pangan Beras. Selasa (22/7/2025). FOTO : ENRICO. PAPUADALAMBERITA.COM.
Menurut Bupati Fakfak Samaun Dahlan. Penyaluran bantuan pangan beras ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Pusat dan Pemda Fakfak untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat.
“Penyaluran bantuan pangan beras ini sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Pusat maupun Daerah, dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat dan program Pemerintah Pusat ini juga sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Fakfak periode 2025-2030, khususnya dalam menghadirkan stimulus yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, dalam rangka menangani gejolak harga pangan dan kerawanan pangan,” ujar Samaun dalam sambutan tertulisnya.
Dikatakan, pemberian bantuan pangan beras sesungguhnya sudah berjalan terus menerus sejak 2023, namun pada awal tahun 2025 bantuan pangan beras Pemerintah sempat dihentikan dan kini pada bulan Juni 2025 kembali digulirkan setelah dilakukan penyempurnaan regfulasi sesuai dengan penyaluran dan kelompok sasaran penerima.
Penyaluran bantuan pangan beras untuk Kabupaten Fakfak, lanjutnya, berjumlah 9.926 Kepala Keluarga (KK) yang mana jumlah tersebut tersebar di 17 Distrik. Terkait hal tersebut, ada beberapa hal yang bersifat krusial menyangkut data penerima bantuan, dimana individu penerima bantuan berlatar belakang TNI, Polri dan ASN tidak lagi diperkenankan menerima bantuan tersebut dan diganti dengan individu masyarakat yang berhal menerima.
“Sesuai Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Saya minta seluruh Kepala Distrik dan Lurah segera menyesuaikan data penerima. Petunjuk teknis sudah jelas. Tidak boleh lagi ada yang bermain-main dalam pendataan,” pinta Bupati Samaun.
Bupati Samaun juga memerintahkan agar proses distribusi tidak terhambat oleh birokrasi, karena itu dia, menginstruksikan agar para pemangku kepentingan di wilayah, termasuk jajaran Pemerintah Distrik, Kelurahan, serta instansi terkait, bisa bersinergi dengan Bulog demi memperlancar proses penyaluran bantuan pangan beras ini. (Enrico Letsoin)
