Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Provinsi Papua Barat, Senin 13 Oktober 2025, suasana di halaman Kantor Gubernur terasa penuh makna. Meskipun tanggal resminya jatuh pada 12 Oktober, yang bertepatan dengan hari Ahad, semangat peringatan tetap membara. Sebuah baliho raksasa bertuliskan *“MELAWAN LUPA”* berdiri megah di pelataran upacara, menampilkan wajah-wajah para pelaku sejarah terbentuknya Provinsi Papua Barat, dari almarhum Brigjen TNI (Mar) (Purn) Abraham O. Atururi, Jimmy Demianus Ijie, SH., hingga Gubernur Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, yang kala itu menjabat Bupati Manokwari, serta Ketua Tim 3.15 Obed Ayok yang kini duduk di DPR RI. Berikut tulisannya:
PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI-Ketika krisis 1998 melanda Indonesia, menghancurkan ekonomi, politik, dan sosial, serta menyebabkan Soeharto lengser,
Tim 100 Tokoh asal Papua yang dipimpin oleh Tes Alway mengajukan permintaan referendum kepada Presiden Habibie. Permintaan ini ditolak dan diganti dengan pemekaran wilayah di Tanah Papua, yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
Namun, sehari setelah undang-undang tersebut dikeluarkan, terjadi demonstrasi besar-besaran di Jayapura yang menolak undang-undang tersebut.
Sejak saat itu, rencana pemekaran provinsi ditunda, sementara proses pemekaran Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Mimika, dan Kota Sorong tetap dilanjutkan.
Situasi di Tanah Papua saat itu sangat tidak kondusif, sehingga pemekaran wilayah harus segera direalisasikan untuk mengendalikan wilayah Papua. Pengaruh Tes Alway sangat mencolok dan dianggap mengancam kesatuan NKRI.
Tiga jenderal aktif saat itu, Freddy Numberi sebagai menteri, Abraham Atururi, dan Hang Wabiser (Danlantamal), diperintahkan oleh Presiden Megawati untuk mengamankan rencana ini.
Abraham Atururi, yang awalnya telah dilantik sebagai caretaker, kemudian memimpin dari Irian Jaya Crisis Center dan memulai proses pemekaran dengan membentuk tim yang terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat di wilayah tersebut untuk bertemu Presiden Megawati pada tanggal 27 Oktober 2002. Pertemuan ini bertujuan untuk meminta diaktifkannya kembali pemekaran Irian Jaya Barat.
Sejumlah tokoh masyarakat yang berangkat ke Jakarta ini kemudian membentuk organisasi pejuang pemekaran, Tim 315. Dalam ketidakpastian dan di bawah ancaman pembunuhan dari para penolak pemekaran Papua, mereka mengabdikan diri untuk menyuarakan agar Provinsi Irian Jaya Barat segera direalisasikan.
Pada tanggal 27 Januari 2003, diterbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2003 tentang pengaktifan kembali Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pemekaran Irian Jaya Barat yang sebelumnya ditunda. Negara mulai memfokuskan perhatiannya secara sungguh-sungguh untuk merealisasikan pemekaran di Tanah Papua.
Drs. Dominggus Mandacan, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Manokwari, kemudian menyatakan sikap, tekad, dan tanggung jawab dalam mengamankan reaktivasi pemekaran. Beliau membantu mendanai proses pemekaran dan menjaga Kota Manokwari sebagai ibukota provinsi agar tetap kondusif hingga proses pemekaran provinsi menjadi definitif pada tahun 2006, setelah menyelenggarakan pilkada dan pemilu legislatif. Dominggus menjadi figur caretaker sebagai pengendali dan penjaga Kota Manokwari agar tetap aman bagi proses pemekaran Provinsi Papua Barat.
Tim 315 pejuang pemekaran, setiap tanggal 12 Oktober di hari ulang tahun provinsi ini, selalu mengenang kembali betapa pahitnya perjuangan saat itu untuk memekarkan diri dari induk Papua.
Di saat provinsi-provinsi lain dimekarkan tanpa penolakan sengit, Tim 315 pemekaran Papua Barat tetap teguh.
Semoga provinsi ini tidak melupakan nama Tim 315 yang telah menjadi bagian dari sejarah, walaupun orang-orangnya dilupakan atau telah berpulang.(rustam madubun)
