Post Views: 23 SPBU Jalan Esau Sesa, Manokwari Papua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN. PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Kerap kita dengar keluhan seperti ini, bensin... Catatan Rustam Madubun Soal Antrian, B30 Bersubsidi, Kuota dan Keresehan Warga

SPBU Jalan Esau Sesa, Manokwari Papua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.

PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Kerap kita dengar keluhan seperti ini, bensin habis, solar habis Pertamina ini bagaimana? Antrian panjang bikin macet lagi, jangan-jangan permainan Pertamina dengan SPBU, dan masih banyak keluhan lain.

Sepekan ini terlansir di media online, polisi tertibkan antrian panjang, ada yang terjaring karena merubah tanki mobil bawaan pabrik dengan memperbesar tanki ikut antri BBM Biosolar (B30) bersubsidi untuk dijual ke industri, dan konsumsi proyek alat berat pembangunan infrastruktur, saya tidak ingat judul-judul berita yang lain.

Setelah saya baca berita media online semuanya benar, karena sumber beritanya pejabat berkompten, didukung gambar hasil penertiban, beritanya valid. Saya tidak ragu, penulisnya jurnalis yang memeliki sertifikasi uji komptensi wartawan muda, madya bahkan utama.

Lebih tergelitik ketika mendegar, melihat ungkapan netizen di sosial media, yang pertanyaannya dialamatkan lagi ke PT Pertamina (Persero) terkait kuota B30 bersubsi, antrian panjang di SPBU Manokwari.

Saya antara tertawa, heran, pemikiran saya dia tau tapi pura-pura bodoh atau memang tidak tahu sama sekali. Saya berpikir positif saja, bahwa bukan mereka tidak tau tentang regulasi, cuman belum mengetahui relugasi.

Terlepas dari itu, kita lupa, ada institusi lain memiliki wewenang, paling bertangungjawab dan harus resah ketika ada keluhan warga. Institusi itu bukan membiarkan warga resah sendiri terkait kuota BBM jenis apapun, antrian panjang, penyaluran B30 bersubsidi salah sasaran, sampai maraknya penjualan BBM di kaki lima.

Konyolnya ada yang namanya Pertamini dibilang itu produk  PT Pertamina (Persero), padahal bukan, karena ada dua mitra resmi Pertamina yaitu SPBU dan Pertashop (yang menjadi cacatan saya dalam aartkel ini sebatas BBM, bukan terkait biogas, red).

Antrian panjang truk di kiri dan kanan jalan depan SPBU Jalan Esau Sesa Manokwari, dan antrian di kanan jalan (dari arah Sowi ke Maripi, red) SPBU Sowi IV Manokwari seperti gaja di kelopak mata, dan sudah terjadi bertahun-tahun.

Siapa saja yang melintas disitu termasuk pejabat pemerintah tidak luput dari pemandangan antrian, bahkan pagi hari menemui kemacetan depan SPBU jalan baru, tapi semua diam, dan mengumpat Pertamina (mungkin ini kesannya saya membela Pertamina, tapi faktanya itu, red).

Antrian panjang ini diam-diam diamati, dicermati Komjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw MSI setelah menjabat penjabat gubernur Papua Barat, karena ia pulang pergi ke kantor melintas SPBU itu.

Amatan penjabat gubernur bak gayung bersambut, Ia menerima kunjungan Executive General Manager Pertamina Regional Maluku Papua I Ketut Permadi dan Area Managger Comunication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Subholding Trading Regional Papua Maluku Edi Mangun, Kamis (14/7/2022) di ruang kerjanya.

Hasil pertemuan penjabat Kamis itu dirilis Dinas Kominfo Papua Barat.  Ada enam atau tuju media online di Manokwari memberitakan hasil peretemuan, dan rencana penjabat gubernur menggelar rapat koordinasi antar instansi terkait bersama Pertamina, untuk bahas B30 bersubsidi tepat sasaran dan antrian panjang.

Belum sempat rapat koordinasi digelar, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel TM Silitonga SH, MA memerintahkan Ditreskrimsus menertibkan antrian panjangan di semua SPBU Manokwari, tidak tunggu waktu lama truk tanki modivikasi terjaring.

Jumat 15 Juli 2022 Kapolda Papua Barat yang didampinggi Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi SIK, MH di AstonNiu Hotel Manokwari mengungkapkan, bahwa Ditreskrimsus telah menahan pembeli B30 bersubsidi yang disalah gunakan ke proyek dan industri,  penjelasan Kapolda setelah ada pertanyaan wartawan soal maraknya antrian panjang di SPBU.

Lantas siapa yang disalahkan dalam kasus ini, PT Pertamina? Itu salah besar. Saya membuka Peraturan Presiden (Pepres) Nomor  191 tahun 2014, yang mengatur kuota BBM bukan pertamina, ada regulasinya yaitu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) setelah menerima usulan dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota, ini kesalahan berjamaa kita yang sudah terlanjut memberikan cap salah kepada Pertamina selama ini, semoga saya, kita dan kamu lebih memahami.

Bagiaman dengan antrian panjang di sisi kiri dan kanan jalan? Sebutulnya Ditlantas Polda Papua Barat dapat menertibkan setelah dinas perhubungan memasang rambu lalu lintas tanda dilarang berhenti parkir beberapa meter depan SPBU.

Celakanya, parkirnya di tikungan, selain menghalangi pandangan juga menimbulkan rawan kecelakaan lalu lintas.

Tanda larangan parkir dipasang Dinas Perhubungan dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan.

Pada Pasal 38 Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Penempatan larangan itu sebagai  payung hukum untuk polisi lalu lintas memberikan teguran, melarang sampai pada penindakan kepada kendaraan yang parkir. Jadi polisi lalu lintas cukup dengan undang – undang lalulintas pengantri bisa dibubarkan, ini dari sisi lalu lintas. Susah? Tergantung niat.

Sisi lain, bagaimana denga kuota BBM? Perlu diketahui jumlah kuota BBM harus disesuaikan jumlah kendaraan yang bertambah, pembangun infrastruktur jalan terhubungan antar kabupaten membuat volume kendaraan masuk keluar antar kabupaten meningkat, penggunaan BBM otomatis bertambah.

Nah di sini kita bicara jumlah kuota, Pemda provisni, kabupaten dan kouta yang mengusulkan ke BPH Migas.

Jika ada usulan penambahan kuota dari pemerintah daerah BPH Migaslah mengajukan ke pertamina untuk pendistribusian BBM sesuai kuota volume penyaluran.

Pendistribusian oleh PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) sebetulnya sudah jelas seperti tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 102/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 dan Nomor 103/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 tanggal 27 Desember 2021.

Tentu penetapan kuota BPH Migas atas usulan pemerintah daerah mempertimbangkan variabel dasar perhitungan, seperti usulan kebutuhan jenis bahan bakar dari pemerinah daerah.

Pemda harus resah jika melihat ada antrian panjang atau kabar penyalahgunaan B30 bersubsidi.

BPH Migas menambahkan volume apabila ada peningkatan kebutuhan distribusi suatu daerah kabupaten, kota, PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk dapat melakukan penyesuaian kuota antar penyalur ke satu kabupaten, kota yang sama, dengan kententuan penyaluran harus tepat sasaran.

B30 Bersubsibsidi tepat saran Jika Pemeda aktif mengusulkan jumlah kuota dan pengawasan rutin oleh kepolisian dalam hal ini Polda Papua Barat. Bisa melalui Ditlantas dari sisi parkir yang menganggu lalu lintas, bisa juga Ditreskrimsus dari sisi konsumen yang menyalahgunakan B30 bersubsidi serta modivikasi tanki penampung BBM kendaraan.

Untuk itu, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran melalui pemberian usulan jumlah kuota untuk angkutan umum dan angkutan barang, sambil menanti pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina diberlakukan.

BBM Bisolar akan tepat saran jika pengawasan rutin kepolisian dan peran aktif Pemda mengusulkan jumlah kuota. Pengusulan jumlah kuota dengan mempertimbangkan jumlah kendaraan yang masuk ke satu daerah, kabupaten dan kota terus menuerus mengalami kenaikan.

Terkait antrian, penyalahgunaan B30 bersubsidi,  Area Managger Comunication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Subholding Trading Regional Papua Maluku Edi Mangun setiap berkesempaan bertemu wartawan selalu mengingatkan, penentuan kuota BBM adalah pemerintah daerah yang mengusulkan ke BPH Migas.

Untuk itu Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan melakukan kajiaan, evaluasi terus-menerus terkait kebutuhan konsumen BBM oleh daerah setiap tahun yang bertambah kemudian mengeluarkan kebijakan dan usulan.

‘’Untuk kuota (BBM,red) pembatasan, bukan Pertamina tetapi BPH Migas, soal konsumsi nelayan yang setiap tahun itu bertambah, sekalian saya ingin menyampaikan, bahwa kewenangan menambah kuota BBM itu ada di pemerintah daerah,” ujarnya.

”Kami Pertamina diberi tugas ketika pemerintah melakukan evaluasi dan mengatakan kami perlu menambah maka kuota di distribusikan. Pertamina tidak bisa mengambil inisiatif untuk menambah kuota itu bukan kewenangan Pertamina regulasinya tidak seperti itu,’’ tegas Edi kepada wartawan di Ingandi Restoran Manokwari Sabtu (16 Juli 2022 lalu.(rustam madubun)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf Tidak Bisa Dicopy !!