PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Gubernur Dominggus Mandacan resmi menutup Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kepala Bappeda kabupaten se-Provinsi Papua Barat Tahun 2026 yang berlangsung selama dua hari.
Dalam sambutannya, Dominggus menegaskan Rakornis tersebut menghasilkan sejumlah arahan strategis dan kesepakatan penting guna memperkuat perencanaan pembangunan daerah menuju 2027.
Ia menjelaskan, arah kebijakan pembangunan nasional 2027 menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri. Namun, implementasinya harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah Papua Barat.
Menurut dia, percepatan pembangunan perlu difokuskan pada daerah tertinggal seperti Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Teluk Bintuni.
“Fokus pembangunan nasional harus diterjemahkan secara tepat sesuai kondisi daerah agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua Barat,” ujar Dominggus di Manokwari, Selasa (26/4/2026).
Dominggus juga menyoroti pentingnya penguatan sinergi serta konsistensi dokumen perencanaan daerah. Ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah kabupaten yang belum menetapkan RPJMD dan belum optimal dalam penyelarasan rencana strategis (renstra) serta indikator kinerja.
Kondisi tersebut, kata dia, harus segera diselesaikan karena menjadi syarat penting dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Selain itu, ia mengingatkan pemerintah daerah agar lebih cermat dalam mengelola anggaran di tengah keterbatasan fiskal. Belanja daerah, lanjutnya, harus diprioritaskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Komposisi belanja harus terus diarahkan untuk meningkatkan porsi layanan publik dibanding belanja penunjang,” kata dia.
Rakornis juga membahas penguatan tata kelola data dan sistem perencanaan berbasis digital, termasuk pemanfaatan SIPD, SIPPP, SIKD, dan e-Dalev, serta penguatan peran walidata daerah dalam mendukung perencanaan dan pelaporan pembangunan.
Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, di antaranya pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, penyelesaian program yang belum tuntas, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan terhadap program prioritas Papua Barat Sehat, Cerdas, dan Produktif.
Dominggus mengatakan, berbagai masukan dari pemerintah kabupaten terkait percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan program berbasis karakteristik lokal menjadi bahan penting bagi pemerintah provinsi dalam memperkuat arah pembangunan ke depan.
Rakornis tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain penyelarasan agenda prioritas pembangunan 2027, penguatan sinkronisasi program antara provinsi dan kabupaten, serta peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
Pada kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan tema RKPD 2027 sebagai landasan utama dalam setiap proses perencanaan pembangunan.
Ia menekankan pentingnya percepatan dan pemerataan pelayanan dasar berkualitas, pemberdayaan masyarakat adat secara berkelanjutan, serta penguatan ekonomi lokal melalui hilirisasi potensi unggulan daerah.
“Dengan semangat otonomi khusus, mari kita wujudkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” ujar Dominggus.
Di akhir kegiatan, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber, panitia, dan peserta yang telah berpartisipasi aktif.
“Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Rakornis Kepala Bappeda Kabupaten se-Provinsi Papua Barat Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup,” ucapnya.(rustam madubun)
