Papua Barat

Cuti Bersama Idul Fitri Sudah Jelas, ASN Papua Barat Ingat! Jangan Perpanjang Libur

117
×

Cuti Bersama Idul Fitri Sudah Jelas, ASN Papua Barat Ingat! Jangan Perpanjang Libur

Sebarkan artikel ini

Kepala BKD Papua Barat Yustus Meidodga yang ditemu wartawan pada pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Pemda Papua Barat, Senin (10/5/2021) di Gedung PKK Papua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan saat pelantikan pejabat fungsional eselon III dan IV lingkungan Pemda Papua Barat, Senin (10/5/2021) di Gedung PKK Papua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN

PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan tiga menteri Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara mengenai libur lebaran dan cuti bersama diteken pada Februari 2021 lalu.

Perubahan cuti bersama ini tertuang pada SKB tercatat pada Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama

Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021.

Surat keputusan bersama tiga menteri menetapkan cuti bersama hari raya idulfitri pada 12 Mei 2021 sampai 19 Mei 2021.

 ‘’Libur sampai tanggal 19,  tanggal 20 baru masuk kerja itu sesuai dengan edaran pemerintah. Melalui SKB tiga Menteri.  Tanggung jawab kita sebagai ASN harus taat dengan aturan,   kalau bisa liburnya jangan diperpanjang – perpanjang lagi,’’ ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Yustus Meidodga yang ditemui wartawan di Gedung PKK Papua Barat, Manokwari.

Yustus menegaskan, bahwa ASN harus taat pada libur yang sudah diberikan, yaitu tanggal yang ditetapkan dan masuk kantor tetap kerja seperti biasa.

‘’Libur sudah dibatasi pemerintah untuk tidak mudik jadi masing-masing (ASN, red) di tempat.  Siapa yang melakukan pelanggaran ditindak sesuai dengan aturan,” terang Yustus Meidodga.

Kata Dia, jika ASN melakukan mudik dan melanggar,  sesuai aturan yang ditetapkan itu dinlai sebagai pelanggaran.

‘Kalau melanggar aturan diproses,  karena sudah ada erdaran Menpan ARB, ASN yang melakukan pelanggaran akan kena sanksi,’’ ujarnya. (tam)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *