fbpx
Ketua DPD GSBI Papua Barat, Yohanes Akwan,S.H. FOTO: istimewa/papuadalamberita.com PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI- Ditengah pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) yang semakin mengkhawatirkan, Gabungan Serikat Buruh... Ditengah Pandemi COVID-19, GSBI PB : Pemerintah Harap Perhatikan Kaum Buruh

Ketua DPD GSBI Papua Barat, Yohanes Akwan,S.H. FOTO: istimewa/papuadalamberita.com

PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI- Ditengah pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) yang semakin mengkhawatirkan, Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) Papua Barat harap Pemerintah baik dari pusat hingga daerah untuk dapat memperhatikan kaum buruh.

Ketua DPD GSBI Provinsi Papua Barat, Yohanes Akwan,S.H melalui press releasenya yang diterima media ini, Jumat (1/5) mengatakan, sebagai kelas yang paling rentang agar terlindungi serta hak-haknya seperti kesehatan, pangan serta ekonomi dapat diperhatikan pemerintah.

Menurut Akwan, saat ini sudah terasa ekonomi mulai merosot akibat pandemi Covid-19, sehingga kaum buruh mulai dirumahkan bahkan terancam PHK, karena itu mohon perhatian serius para pengambil kebijakan terhadap hak-hak pekerja dan sebisa mungkin jangan sampai terjdi pemutusan hubungan kerja.

“Dari hasil investigasi kita di pandemi ini masih ada perusahan yang mempekerjakan karyawannya harapan kami  Perusahan dapat melengkapi buruh dengan APD dan kami juga meminta kepada dinas terkait untuk melakukan sidak terkait P3k di setiap perusahan termasuk mengontrol kerja dari perusahan terkait SOP di situasi pandemi ini,”tulis Akwan melalui press release berkaitanya dengan penringatan hari buruh innternasional 1 Mei 2020.

Lanjut Akwan, sebagai bentuk dari sikap GSBI Papua Barat, pertama menolak dengan tegas rancangan undang-undang (RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas DPR RI, karena pihaknya memandang belum sepenuhnya mewakili hak-hak kelas pekerja dan produk hukum  tersebut tidak mencerminkan triparti pancasila

Kedua, GSBI Papua Barat meminta kepada perusahan ( Apinro) dan disnaker untuk tegas mengatakan kepada publik tentang hak-hak karyawan di tengah pandemi corona virus disease 19 ini.

Ketiga, menolak sistem politik upah murah serta menolak dengan tegas pemberangusan serikat buruh.

“Berikut kami mendukung upaya pemerintah memerangi wabah pandemic-19 di Papua Barat dengan harapan Pemda dapat memberikan jaminan kepastian kepada kesehatan para buruh di Papua Barat.” tandasnya.(aba)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf Tidak Bisa Dicopy !!