Ketua DPRD Fakfak, Pangdam XVIII/Kasuari, Gubernur Papua Barat, Kapolda Papua Barat di Fakfak, Sabtu (24/8/2019). FOTO: PAPUADALAMBERITA.COM/rico lets
PAPUABARATDALAMBERITA.COM. FAKFAK – Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan mengatakan Mentri Dalam Negeri telah membentuk tim investigasi untuk diturun ke beberapa daerah di Papua dan Papua Barat termasuk Fakfak, menyikapi persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.
‘’Tim investigasi ini akan mengumpulkan data – data dan diserahkan kembali ke Mentri Dalam Negeri, bila tin investigasi telah menyerahkan data maka Mentri Dalam Negeri akan mempertemukan Gubernur Papua Barat, Papua dan Gubernur Jawa Timur serta beberapa pejabat membahas hasil investigasi,’’ jelas Gubernur Papua Barat.
**Baca juga: Harapan Kapolda Papua Barat Fakfak Normal Seperti Manokwari dan Sorong
**Baca juga: Mayjen TNI Wayangkau Ajak Masyarakat Jaga Tanah Papua
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, bersama Kapolda Papua Barat, Brigjen. Pol. Herry Rudolf Nahak, serta Pangdam XVIII/Kasuari, bersama rombongan Sabtu (24/8) tiba di Bandara Torea Fakfak, dengan menggunakan pesawat Hercules A-2904 milik TNI Angkatan Udara.
Kadatangan orang nomor satu di Papua Barat bersama rombongan disambut Bupati Fakfak, Dr. Mohamad Uswanas, M.Si, bersam forkopimda Kabupaten Fakfak.
Kehadiran Gubernur Papua Barat dan rombongan di Fakfak dalam rangka melakukan tatap muka dengan Forkopimda Fakfak serta para tokoh masyarakat yang ada di daerah ini.
Dalam pertemuan yang berlangsung di aula pertemuan Winder Tuare milik Pemerintah Kabupaten Fakfak, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, meminta seluruh elemen masyarakat di Papua Barat khusunya lagi di Fakfak agar dapat menjaga Persatuan dan Kesatuan.
Menurut Gubernur Mandacan, dengan menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan kita, termasuk kerukunan umat beragama di Provinsi Papua Barat sehingga menjadi modal bagi Papua Barat untuk membangun daerah ini ke arah yang lebih baik.
Lebih lanjut dikatakan, tugas kita yang ada di Papua Barat harus dapat menjaga keamaman di daerah ini termasuk menjaga toleransi beragama karena saat ini Provinsi Papua Barat mendapat mendapat urutan satu untuk toleransi antara umat beragama.
Menyikapi aksi demo atas persoalan rasisme dan persekusi yang terjadi di Surabaya dan Malang terhadap mahasiswa Papua yang berdampak rusuh di Papua Barat khusunya Manokwari, Sorong dan Fakfak, sesungguhnya kata dia, dalam penyampaian aspirasi harus dilakukan secara baik sehingga tidak berdampak rusuh yang menimbulkan kerugian.
Gubernur mengakui, sudah menerima berbagai aspirasi dari masyarakat terkait dengan persoalan yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, aspirasi yang diterima tersebut akan dilihat mana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi akan ditindak lanjuti.
Sedangkan aspirasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, akan segera di salurkan ke Pemerintah Pusat untuk ditindak lanjuti, tutur Dominggus Mandacan.(RL 07)
