PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Ranperdasi) tentang Pembangunan, Perlindungan, dan Pelestarian Situs-Situs Keagamaan di Papua Barat.
Regulasi ini disiapkan untuk melindungi warisan sejarah dan spiritualitas sekaligus menjamin hak masyarakat adat.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat Amin Ngabalin mengatakan, Ranperdasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat tata kelola perlindungan situs keagamaan.
“Regulasi ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan, serta menjamin keberlanjutan warisan sejarah, budaya, dan spiritualitas masyarakat Papua Barat,” kata Amin kepada wartawan di Hotel Aston, Rabu (12/11/2026).
Menurut Amin, situs keagamaan bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan bagian dari memori kolektif masyarakat dan memiliki peran penting dalam menjaga toleransi serta kerukunan antarumat beragama.
Namun, pengelolaannya masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti kerusakan bangunan, keterbatasan biaya pemeliharaan, belum optimalnya pendataan, ketidakjelasan status lahan, hingga minimnya pelibatan masyarakat adat.
Draf Ranperdasi tersebut terdiri atas 15 bab dan 40 pasal. Materinya mencakup inventarisasi dan penetapan situs, zonasi perlindungan, pemanfaatan untuk wisata religi dan pendidikan, serta sanksi administratif bagi pelanggar.
Dalam pembahasan, DPR Papua Barat juga mengidentifikasi 25 isu strategis melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Isu tersebut terbagi dalam tujuh isu kritis, delapan isu substantif, enam isu implementasi, dan empat isu teknis regulasi.
Salah satu perhatian utama ialah kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. Ranperdasi ini juga perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Cagar Budaya.
Aspek perlindungan hak masyarakat adat turut menjadi perhatian. Pengakuan terhadap situs-situs sakral harus memperhatikan hak ulayat, kearifan lokal, serta persetujuan adat dalam proses penetapan dan pengelolaannya.
Selain itu, pembahasan mencakup kepastian pendanaan melalui APBD, dana Otonomi Khusus (Otsus), APBN, hibah, serta kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah juga didorong membangun sistem informasi dan basis data situs keagamaan yang terintegrasi.
DPR Papua Barat berharap pembahasan Ranperdasi tersebut menghasilkan regulasi yang dapat diterapkan, melibatkan masyarakat, serta memberikan perlindungan nyata terhadap situs-situs keagamaan.
“Perlindungan situs keagamaan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan penguatan kerukunan umat beragama di Papua Barat,” ujar Amin.(rustam madubun)
