PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Jangan sampai generasi muda Papua hanya mengenal tempat ibadah, tetapi melupakan sejarah panjang bagaimana agama-agama masuk dan berkembang di Tanah Papua.
Pesan inilah yang menjadi salah satu alasan kuat DPR Papua Barat mendorong lahirnya regulasi khusus untuk melindungi warisan sejarah keagamaan di wilayah tersebut.
Baca juga; DPR Papua Barat Bahas Perlindungan Situs Keagamaan
Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), DPR Papua Barat kini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya Keagamaan. Pembahasan berlangsung di Hotel Aston, Kamis (12/11/2026).
Ketua Bapemperda DPR Papua Barat, Amin Ngabalin, mengungkapkan bahwa rancangan regulasi tersebut mengalami perubahan judul setelah mendapat sejumlah masukan dari peserta rapat, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta unsur teknis kebudayaan Provinsi Papua Barat.
Sebelumnya, regulasi itu dirancang dengan nama Raperda tentang Pelita Situs Keagamaan. Namun, setelah melalui pembahasan dan pertimbangan teknis, judulnya disempurnakan menjadi Raperda tentang Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya Keagamaan.
Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama. Lebih dari itu, regulasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan perlindungan hukum sekaligus memastikan warisan sejarah keagamaan di Papua Barat tidak terabaikan.
Amin mengungkapkan, selama ini pemerintah daerah telah memberikan bantuan kepada sejumlah situs dan peninggalan sejarah keagamaan. Di antaranya situs di Manokwari, Pulau Bonyum di Fakfak, serta peninggalan sejarah keagamaan Islam dan Katolik di wilayah tersebut.
Namun, persoalan mendasar yang dihadapi adalah belum tersedianya landasan hukum yang kuat sebagai dasar pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan.
Kondisi inilah yang ingin dibenahi melalui pembentukan perda tersebut.
“Sebenarnya ini dalam rangka untuk menyiapkan payung hukum kepada para pengambil kebijakan untuk bantuan-bantuan itu. Selama ini pemerintah daerah memberikan bantuan kepada situs-situs atau cagar budaya keagamaan, tetapi dasar hukumnya tidak ada,” tegas Amin.
Dengan adanya regulasi ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki pijakan hukum yang jelas untuk memberikan dukungan terhadap perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan cagar budaya keagamaan.
Tidak hanya menyangkut kepastian hukum, raperda tersebut juga membawa perubahan dalam pola pemberian bantuan.
Mekanisme bantuan yang selama ini cenderung menggunakan skema hibah berulang setiap tahun direncanakan diintegrasikan langsung ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah.
Sementara itu, pengelolaan situs cagar budaya keagamaan ke depan akan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah instansi teknis terkait, yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Bahkan, pemerintah daerah membuka peluang membentuk lembaga khusus bernama Badan Pengelola Cagar Budaya Keagamaan. Pembentukannya akan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Skema ini diharapkan membuat pengelolaan situs sejarah keagamaan tidak lagi berjalan secara sporadis, melainkan memiliki kelembagaan, program, dan arah pengembangan yang jelas.
Bagi Amin, cagar budaya keagamaan bukan hanya bangunan tua atau tempat masyarakat menjalankan ritual ibadah. Di balik setiap situs terdapat cerita tentang perjalanan agama, peradaban, dan kehidupan masyarakat Papua dari masa ke masa.
Ia menilai Papua Barat memiliki posisi penting dalam sejarah masuknya agama-agama samawi, yakni Islam, Kristen, dan Katolik ke Tanah Papua.
Manokwari, Teluk Wondama, hingga Fakfak menjadi wilayah yang menyimpan jejak sejarah tersebut.
Karena itu, situs-situs bersejarah ini harus dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Bukan hanya untuk kepentingan generasi saat ini, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan bagi anak cucu di masa mendatang.
Amin bahkan menegaskan bahwa keberadaan cagar budaya keagamaan perlu dikembangkan menjadi destinasi wisata religi, pusat pendidikan, serta ruang pembelajaran sejarah.
Tujuannya agar generasi muda tidak kehilangan hubungan dengan akar sejarah dan perjalanan masuknya agama-agama di Tanah Papua.
“Supaya orang tidak buta sejarah. Bagaimanapun semua agama samawi—Islam, Kristen, Katolik—masuk di Tanah Papua itu lewat Papua Barat. Manokwari, Wondama, Fakfak, semua ada di sini. Sejarah inilah yang kemudian tidak boleh terjadi penyimpangan, atau paling tidak generasi mendatang harus tahu,” tegasnya.
Dorongan pembentukan perda ini menjadi pengingat bahwa sejarah tidak cukup hanya diceritakan dari mulut ke mulut. Sejarah membutuhkan perlindungan, dokumentasi, pemeliharaan, serta dukungan nyata dari pemerintah.
Jika tidak dikelola dengan baik, situs-situs bersejarah yang menjadi saksi perjalanan agama dan peradaban di Papua berisiko kehilangan nilai dan jejaknya.
Kini, melalui Raperda Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya Keagamaan, DPR Papua Barat berupaya menyiapkan fondasi hukum agar warisan tersebut mendapat perhatian yang layak.
Sebab, ketika sebuah situs sejarah hilang, yang ikut terancam bukan hanya bangunannya, melainkan juga cerita, identitas, dan ingatan kolektif sebuah generasi.
Papua Barat tidak boleh kehilangan sejarahnya. Warisan masa lalu harus dijaga hari ini agar generasi mendatang tetap tahu dari mana perjalanan peradaban mereka bermula.(rustam madubun)
