PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Anggota DPR Papua Barat dari Fraksi Golkar, Fery D. Apuray, S.Sos, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri dan tidak terus bergantung pada pemerintah pusat.
“Efisiensi anggaran ini adalah momentum baik bagi pejabat di Provinsi Papua Barat untuk tahu diri. Kita jangan terus bergantung pada pemerintah pusat,” ujar Fery saat ditemui wartawan di Hotel Aston Manokwari, Kamis (6/3/2025).
Menurutnya, dari total APBD Papua Barat yang mencapai Rp3 triliun, sekitar 70 persen atau Rp2,1 triliun berasal dari transfer pemerintah pusat. Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) hanya mencapai Rp900 miliar.
“Ini menjadi tantangan bagi kabinet ekonomi Gubernur Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani. Gubernur harus memberikan tugas dan target kepada kepala dinas untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tegasnya.
Fery menyoroti bahwa sejumlah dinas terkait, seperti Dinas Perikanan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Koperasi, harus berkontribusi lebih dalam meningkatkan PAD.
“Dari Rp900 miliar yang kita terima saat ini, terlihat bahwa banyak sektor belum bekerja maksimal. PAD kita sebagian besar masih berasal dari dana bagi hasil migas BP Tangguh dan Pabrik Semen, sementara dinas-dinas yang seharusnya produktif malah kurang optimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PT Papua Doberai Mandiri (Padoma), yang dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan.
“BUMD ini menggunakan dana puluhan miliar, tapi sampai hari ini baru bisa setor dividen Rp100 juta. Ini kerja apa?” tegasnya.
Fery mendesak agar Gubernur segera mengevaluasi direksi dan komisaris BUMD tersebut.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya proses seleksi jabatan di kabinet ekonomi yang lebih transparan dan berbasis kompetensi.
“Lelang jabatan kabinet ekonomi harus transparan dan terbuka. Fraksi Golkar mengusulkan agar dilakukan tes dan uji kompetensi (fit and proper test). Masing-masing OPD harus mengajukan tiga calon, lalu diuji kelayakannya. Kalau tidak mampu, harus diganti,” tandasnya.
Fraksi Golkar berharap dengan strategi ini, APBD Papua Barat bisa meningkat di tahun 2026. Meskipun transfer pusat diperkirakan tetap Rp2,1 triliun, namun dengan optimalisasi PAD, angka APBD bisa digenjot hingga Rp5 triliun.
“Kabinet ekonomi harus bekerja keras, jangan hanya datang ke DPR tiap tahun meminta kenaikan anggaran tanpa kontribusi yang jelas. Ini momentum bagi Papua Barat untuk mandiri secara finansial,” pungkasnya. (rustam madubun)
