PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI– Enam tahun sudah berlalu sejak Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat dibakar massa dalam gelombang unjuk rasa besar-besaran yang melanda Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019.
Namun hingga kini, gedung parlemen tersebut belum juga dibangun kembali, sudah enam tahun DPR Papua Barat tidak memiliki kantor yang representative.
Sejak kejadian itu, DPR Papua Barat terpaksa menumpang di salah satu gedung milik Pemerintah Provinsi Papua Barat di Jalan Brigjen Abraham Atururi, kawasan Arfai, Manokwari.
Dominggus Mandacan mengungkapkan, sejak masa awal pascakebakaran, dirinya sebagai gubernur saat itu sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Dari awal, setelah kebakaran itu saya sudah ketemu dengan Menteri Keuangan yang saat ini masih dijabat Ibu Sri Mulyani, didampingi wakil menteri. Kemudian saya juga bertemu dengan Menteri PUPR,” ujar Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, M.Si kepada wartawan usai memimpin apel di Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (8/4/2025).
Menurut Gubernur Papua Barat, Kementerian PUPR bahkan telah menurunkan tim untuk menilai kondisi gedung DPR Papua Barat yang terbakar.
Hasil kajian menunjukkan bahwa bangunan tersebut tidak layak direnovasi dan harus dibangun ulang.
Namun, hingga memasuki tahun 2025, belum ada realisasi pembangunan ulang gedung wakil rakyat tersebut.
“Sampai hari ini belum dibangun, dan Pemprov tetap akan berjuang terus,” tegas Dominggus.
Ia menambahkan, pertemuan dengan kementerian dan pejabat terkait di Jakarta, pihaknya akan terus mengangkat pembangunan gedung DPR Papua Barat dan juga Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat.
“Sehingga kita harapkan kantor DPR Papua Barat dan MRP Papua Barat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Itu untuk mengurangi beban daerah, karena ini akibat dari kerusuhan,” terang Dominggus.
Dominggus juga menyebutkan bahwa gedung-gedung lain yang turut terbakar dalam kerusuhan 19 Agustus 2019 di berbagai daerah di Papua dan Papua Barat sudah dibangun kembali.
Di antaranya Pasar Fakfak, Lapas Sorong, fasilitas publik di Jayapura, dan Wamena.
“Tapi kita punya belum dibangun. Itu juga bisa menjadi pertanyaan,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, kerusuhan yang terjadi pada 19 Agustus 2019 dipicu kasus ujaran kebencian bernuansa rasial yang memicu kemarahan di berbagai kota, seperti Manokwari, Sorong, Fakfak, Wamena, dan Jayapura. Gedung DPR dan MRP Papua Barat turut menjadi sasaran amuk massa saat itu.(rustam madubun)
