PAPUADALAMBERITA.COM .MANOKWARI – Siapa sangka, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, DR. Erwin P.H Saragih, SH, MH, bukanlah orang asing bagi Manokwari.
Ia bukan pejabat yang datang tiba-tiba.
Erwin lahir, tumbuh, dan sekolah SD, SMP, SMA dam kuliah dan meniti karier dari kota ini, kota yang menjadi saksi perjalanan hidupnya.
“Saya lahir di Manokwari, 27 Maret 1977. Saya tinggal di Sanggeng Manokwari,” ungkap Erwin, membuka kisahnya saat berbincang dengan wartawan di ruang kerjanya, Jumat (4/7/2025).
Baca juga: Plt Inspektorat: ASN Alpa 28 Hari Dipecat, Sekda Ketua Dewan Kode Etik
Bukan hanya dirinya, pengabdian keluarganya di tanah Papua Barat telah dimulai sejak puluhan tahun silam.
Ayahnya, seorang guru Trikora yang dikirim dari Sumatera ke Irian Jaya (sekarang Papua Barat) pada tahun 1969.
“Ayah saya adalah guru pengiriman pemerintah RI yang mengabdi di Manokwari sejak masa Trikora,” ujarnya dengan nada bangga.
Perjalanan Erwin tidak selalu mulus.
Ia berasal dari keluarga ekonomi menengah. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Manokwari pada tahun 1996, ia bekerja sebagai pegawai honor di Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Manokwari, Sekda pada saat itu Hans Kambu, Bupatinya Dominggus Mandacan, sembari kuliah malam di STIH Manokwari.
Erwin menuturkan bahwa saat itu sebagai Kepala Bagian Kepegawaiaan (saat ini BKD) yaitu Natanile Mandacan 1996-1999. Kemudian Nathaniel Mandacan tugas belajar di UGM Jogjakarta diganti dengan Drs Bernard Sefnat Boneftar dari tahun 1999-2001.
“Saya kuliah sore, dari jam 4 sampai jam 8 malam, selama hampir lima tahun. Pagi saya kerja, sore saya kuliah. Saya berjuang dari bawah,” kenangnya.
Kesempatan besar datang pada tahun 2001. Saat itu, Kejaksaan Tinggi Papua membuka penerimaan.
Erwin memutuskan mengikuti tes, dan hasilnya luar biasa.
“Dari ratusan peserta se-Papua, 12 orang yang lulus, dan saya ranking (satu) pertama,” kata Erwin tersenyum.
Ia memulai kariernya di PNS Kejaksaan Negeri Manokwari, kemudian pada tahun 2005 mengikuti pendidikan jaksa di Jakarta enam bulan.
Selanjutnya, ia dipercaya menjabat berbagai posisi penting, mulai dari Kasub Penyidikan, Kasi Intel, hingga menjadi Koordinator di Kejaksaan Tinggi Papua.
Pernah Jadi Kejari di Sorong dan Biak. Kariernya terus menanjak. Tahun 2018, ia menjadi Plt Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, lalu Kejari Biak tahun 2020, dan Kejari Sorong tahun 2021.
“Beberapa perkara penting yang kami tangani di antaranya kasus Albert Rombe, kasus KONI Papua Barat, dan pengadaan solar cell di Kabupaten Teluk Wondama,” sebutnya.
Tahun 2023, Erwin dipercaya menjabat sebagai Kabag Tata Usaha di Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung RI di Jakarta, membantu Kepala Puspenkum Dr. Harli Siregar.
“Saya yang siapkan semua persiapan press release dan kegiatan media di Puspenkum,” ujarnya.
Dipanggil Pulang Membangun Papua Barat. Pada Mei 2025, Erwin diminta kembali ke Papua Barat untuk membantu Gubernur Drs. Dominggus Mandacan.
“Saya ditugaskan sementara di Pemprov Papua Barat untuk memperkuat pengawasan,” kata Erwin.
Meski kariernya banyak mengantarkan dia ke luar daerah, keluarganya selalu setia mendampingi.
“Istri dan anak-anak saya selalu ikut ke mana pun saya bertugas,” tuturnya.
Ia dikaruniai enam anak, yang saat ini menempuh pendidikan di Jakarta dan Manokwari.
“Saya memiliki enam orang anak. Anak pertama saat ini kuliah di Fakultas Kedokteran semester empat di Universitas Kristen Indonesia,” sebut Erwin.
”Anak kedua menempuh pendidikan di jurusan Hukum, anak ketiga masih duduk di bangku SMA di Jakarta, anak keempat bersekolah di SMP Negeri 2, anak kelima duduk di kelas 3 SD, dan anak keenam masih di kelas 1 SD,” rincinya.
Erwin berasal dari keluarga pendidik dan profesional. Kakak pertamanya adalah pendeta GKI di Biak, adiknya seorang dokter spesialis jantung di RS Provinsi Papua Barat, adik lainnya bekerja di Kejaksaan Negeri Manokwari.
“Kami empat bersaudara, saya satu-satunya laki-laki,” ujarnya.
Kini, sebagai Plt Inspektur Papua Barat, Erwin berkomitmen menegakkan disiplin ASN, salah satunya melalui pembentukan Dewan Kode Etik yang telah disahkan Gubernur Papua Barat.
“Siapa pun ASN yang bolos 28 hari dalam setahun, tanpa keterangan yang sah, akan kami proses hingga pemberhentian,” tegas Erwin.
Dari seorang anak guru Trikora hingga menjadi pejabat pengawas di tanah kelahirannya, Erwin Saragih adalah bukti bahwa pengabdian dan disiplin mampu membawanya pulang untuk membangun Papua Barat.(rustam madubun)
