PAPUADALAMBERITA.COM,.MANOKWARI – Gerbong birokrasi Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali bergerak.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemprov Papua Barat, Jumat (30/10/2026), sebagai bagian dari penataan organisasi dan penguatan kinerja pemerintahan daerah.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan berlangsung di Ruang Multimedia Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari.
Empat pejabat yang dilantik akan mengisi sejumlah posisi strategis, terutama pada perangkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, investasi, penelitian dan pengembangan, serta pendapatan daerah.
Keempat pejabat tersebut masing-masing Otto Parorongan sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Agus Nurodi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), M. Bachri Yasin sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), serta Godlief Aponno sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Barat.
Pelantikan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pimpinan tinggi pratama, kepala badan, kepala biro, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Dominggus Mandacan meminta keempat pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi internal di masing-masing perangkat daerah. Mereka juga diminta memahami kondisi organisasi, mengidentifikasi berbagai persoalan, serta mengevaluasi program kerja yang sedang berjalan agar pelaksanaan tugas pemerintahan tidak terhambat.
Dominggus menegaskan, pengangkatan dan penempatan pejabat merupakan bagian dari upaya menyesuaikan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dengan kebutuhan organisasi.
Karena itu, kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan harus dijalankan secara profesional, penuh integritas, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, rotasi dan mutasi jabatan merupakan instrumen dalam manajemen ASN untuk menyegarkan organisasi, memperkuat kelembagaan, memberikan ruang pengembangan karier aparatur, sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintahan.
Ia mengingatkan, jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui hasil kerja nyata. Para kepala perangkat daerah diharapkan mampu menerjemahkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua Barat ke dalam program dan kegiatan yang terukur, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Gubernur juga menyoroti berbagai tantangan pembangunan Papua Barat yang masih membutuhkan perhatian serius. Mulai dari keterbatasan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pelayanan dasar, hingga optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.(rustam madubuun)
