PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Drs Dominggus Mandacan, M.Si, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2027 di Manokwari, Kamis (8/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para bupati se-Papua Barat, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, unsur Forkopimda Papua Barat, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Dalam sambutannya, Dominggus menegaskan forum Musrenbang menjadi momentum strategis dalam memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara terarah, terpadu, partisipatif, serta menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Forum ini merupakan momentum yang sangat strategis dalam memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara terarah, terpadu, partisipatif, serta menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Dominggus.
Ia menjelaskan, Musrenbang merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Menurut dia, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang harus dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi lokal, inovasi, dan daya saing daerah guna mencapai pembangunan berkelanjutan.
Sejalan dengan tema RKP Nasional Tahun 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”, Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan tema RKPD Tahun 2027 yaitu “Akselerasi dan Pemerataan Akses Pelayanan Dasar Berkualitas serta Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Hilirisasi Ekonomi Lokal dalam Koridor Otonomi Khusus”.
Dominggus mengatakan tema tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dengan menempatkan Orang Asli Papua (OAP) sebagai subjek utama pembangunan.
“Semangat otonomi khusus harus terintegrasi dalam seluruh prioritas pembangunan sebagai upaya mewujudkan penghormatan, pemberdayaan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa otonomi khusus bukan sekadar kewenangan administratif, melainkan instrumen keadilan sosial yang harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Dominggus memaparkan tujuh prioritas pembangunan Papua Barat Tahun 2027. Prioritas itu meliputi peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang merata dan inklusif, percepatan penurunan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan daerah, peningkatan kesempatan kerja dan penguatan UMKM serta kewirausahaan lokal, pengurangan ketimpangan wilayah melalui penguatan infrastruktur dan konektivitas dasar, pembangunan masyarakat adat yang tangguh terhadap perubahan sosial dan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah.
“Sejumlah prioritas tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan saling mendukung untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di Papua Barat,” kata Dominggus.(rustam madubun)
