Papua Barat

Gubernur Dominggus Mandacan Tekankan Lima Prioritas Pembangunan Papua Barat

294
×

Gubernur Dominggus Mandacan Tekankan Lima Prioritas Pembangunan Papua Barat

Sebarkan artikel ini
Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si didampingi Wakil Gubernur, Ketua DPR Papua Barat, Ketua MRP Papua Barat, Ketua Pengadilan Tinggi, Sekda Papua Barat, dan unsur Forkopimda menabuh tifa sebagai tanda dibukanya Forum Perangkat Daerah Musrenbang RKPD Tahun 2026 dan Musrenbang Otsus Papua Barat Tahun 2025 di Hotel Aston Manokwari, Rabu (14/5/2025). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA

PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si menekankan lima prioritas pembangunan yang menjadi perhatian bersama dalam perencanaan pembangunan daerah tahun mendatang.

Penekanan tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Forum Perangkat Daerah Musrenbang RKPD Tahun 2026 dan  Musrenbang Otsus Provinsi Papua Barat Tahun 2025 yang digelar di Hotel Aston Manokwari, Rabu (14/5/2025).

Kelima prioritas yang dimaksud Gubernur Dominggus Mandacan adalah:

  1. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

“Infrastruktur yang baik merupakan pondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita perlu memastikan bahwa pembangunan di Papua Barat tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan,” ujarnya.

  1. Pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Gubernur, manusia adalah aset terpenting dalam pembangunan. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat Papua Barat harus menjadi komitmen bersama agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun global.

  1. Penguatan ekonomi kerakyatan.

Gubernur mengajak seluruh pihak mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta ekonomi berbasis kearifan lokal agar manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

  1. Pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

Papua Barat, yang kaya akan sumber daya alam, harus mengelola kekayaan tersebut secara bijak agar memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.

  1. Penguatan identitas dan budaya lokal.

Kekayaan budaya dan kearifan lokal Papua Barat dinilai sebagai aset berharga yang perlu dijaga dan dikembangkan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.

“Dalam melaksanakan pembangunan, kita perlu mengedepankan prinsip tata kelola yang baik: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas,” kata Gubernur.

Ia juga menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, tidak meninggalkan siapa pun, dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Gubernur berharap, Musrenbang tahun ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang tidak hanya komprehensif dan realistis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua Barat.

Musrenbang, lanjut Gubernur, merupakan forum strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi wadah bersama untuk merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Papua Barat untuk tahun anggaran mendatang.

“Sebagai forum partisipatif, Musrenbang mencerminkan semangat gotong royong dan kebhinekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Di sini suara dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat, akademisi, pelaku usaha hingga kelompok masyarakat, didengar dan dipertimbangkan,” tambahnya.

Tahun 2025, menurut Gubernur, merupakan tahun penuh tantangan sekaligus peluang. “Kita masih dihadapkan pada dampak perubahan global dan nasional yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain, kita juga diberikan kesempatan untuk membangun Papua Barat menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera,” ucapnya optimis.

Acara Musrenbang dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Barat, MohaadLAkotani, SH., M.Si, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Sekretaris Daerah Papua Barat, Drs H Ali Baham Temongmere, MTP, Plt Kepala Bappeda Papua Barat, para bupati se-Papua Barat, pimpinan OPD, kepala kampung/desa, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda.(rustam madubun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *