Papua Barat

Gubernur Dominggus Tegaskan Pejabat Baru Harus Bekerja Profesional dan Responsif

226
×

Gubernur Dominggus Tegaskan Pejabat Baru Harus Bekerja Profesional dan Responsif

Sebarkan artikel ini
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 33 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Manokwari, Senin (16/3/2026). FOTO: PAPUAKINI.NET.PAPUADALAMBERITA.COM

PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan kepada para pejabat yang baru dilantik agar bekerja secara profesional, memahami tugas pokok dan fungsi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Dominggus saat melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 33 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di Gedung PKK Papua Barat, Manokwari, Senin (16/3/2026).

“Jabatan bukan sekadar posisi struktural, tetapi kepercayaan dari pemerintah dan harapan masyarakat Papua Barat. Karena itu, pahami tugas pokok dan fungsi, bekerja secara sinergis serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Dominggus.

Ia menjelaskan pelantikan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan jabatan sekaligus melakukan rotasi, mutasi, dan promosi guna memperkuat kinerja birokrasi serta mendukung kelancaran roda pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Dominggus juga menunjuk Hery Safembolo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Barat yang ditandai dengan prosesi serah terima jabatan.

Gubernur menyampaikan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan berharap amanah yang diberikan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat.

“Semoga amanah yang diberikan ini dapat menumbuhkan semangat baru untuk bekerja dan berkarya lebih baik lagi, dengan tetap menjaga integritas, profesionalisme, dan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Papua Barat,” ujarnya.

Dominggus menambahkan bahwa pelantikan jabatan merupakan bagian dari pola pembinaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kompetensi, profesionalisme, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut dia, pengisian jabatan di lingkungan pemerintah provinsi juga harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel, termasuk melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara untuk memperoleh rekomendasi serta persetujuan teknis.

“Pejabat yang dilantik diharapkan tidak hanya memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, tetapi juga mampu menerjemahkan arah kebijakan pembangunan Papua Barat ke dalam program nyata yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Adapun 33 pejabat yang dilantik terdiri dari 17 pejabat administrator, 14 pejabat pengawas, dan dua pejabat fungsional. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah melantik sebanyak 295 pejabat administrator dan pengawas.

Pada kesempatan itu, Dominggus juga menekankan pentingnya dukungan seluruh aparatur dalam mewujudkan tiga program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat, yakni Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif.

Program Papua Barat Sehat difokuskan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan termasuk jaminan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP). Sementara Papua Barat Cerdas bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemberian bantuan kepada pelajar SMA/SMK serta mahasiswa OAP berprestasi.

Adapun program Papua Barat Produktif diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi lokal, serta pemanfaatan potensi daerah secara optimal.

Di akhir sambutannya, Dominggus juga mengingatkan pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

“Pajak yang dibayarkan sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Papua Barat,” ujarnya.(rustam madubun)

.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *