Gubernur, Ketua DPR Terima Aspirasi Mahasiswa yang Tolak Kenaikan Tunjangan DPR RI

PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, M.Si dan Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, S.I.P, telah menerima dan akan meneruskan aspirasi mahasiswa Papua Barat ke pemerintah pusat.

Aspirasi tersebut disampaikan Aliansi Pemuda, Mahasiswa, GMKI, Ikatan/Asrama Kedaerahan, serta elemen masyarakat Manokwari melalui aksi unjuk rasa di Manokwari, Selasa (2/9/2025).

Dalam aksi yang berlangsung di perempatan Jalan Makaleo, mahasiswa menolak rencana kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang dinilai akan membuat pendapatan mereka melonjak hingga sekitar Rp100 juta per bulan.

Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Edison Isir, SIK, MTCP. MRP Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak, Kafasharkan TNI AL, Kapolresta Manokwari, Ketua FKUB Papua Barat hadir saata menerima massa demonstrasi.

Hadir pula Wakil Ketua I DPR Papua Barat Petrus Makbon, Wakil Ketua II DPR Papua Barat Syamsyudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H, sejumlah anggota DPR PApua Barat dan Kabupaten, juga Sekda Papua Barat dan dan PLT Sekda Manokwari.

Aksi digelar Aliansi Pemuda Mahasiswa, GMKI, Ikatan/Asrama Kedaerahan, serta elemen masyarakat Manokwari.

Korlap umum, aksi mahasiswa Yakonias Surune, menegaskan bahwa aspirasi yang dibawa mahasiswa sesuai dengan tugas dan amanat lembaga negara demi kesejahteraan rakyat.

“Maka kami meminta dan membuat poin tuntutan ini agar kita berjalan sesuai fungsi dan tugas kita yang sebenarnya, demi kesejahteraan rakyat,” ujar Surune.

Dari aksi itu, mahasiswa merumuskan 17 poin tuntutan, di antaranya:

1. Tolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR serta pajak baru.
2. Batalkan UU Cipta Kerja (Omnibus Law).
3. Evaluasi dan reformasi tubuh Polri secara menyeluruh.
4. Usut tuntas kasus kekerasan terhadap aktivis dan massa aksi di berbagai daerah.
5. Stop pemborosan uang rakyat untuk kepentingan pejabat.
6. Hentikan tindakan represif terhadap rakyat.
7. Sahkan UU Masyarakat Adat dan regulasi perlindungan hak masyarakat adat di Papua Barat.
8. Partai politik diminta memberi sanksi tegas pada kader yang memicu kemarahan publik.
9. Menjamin hak politik Orang Asli Papua (OAP) di tanahnya sendiri.
10. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
11. Sahkan UU perampasan aset koruptor.
12. Wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Papua Barat.
13. Pastikan upah layak bagi dosen, guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra kerja.
14. DPR Papua Barat diminta mengatur regulasi penjualan pinang khusus OAP.
15. Berikan beasiswa bagi mahasiswa dan siswa kurang mampu.
16. Adili pelaku pelanggaran HAM di tanah Papua.
17. Hentikan proyek strategis nasional (PSN) di tanah Papua yang merusak lingkungan dan merampas sumber kehidupan OAP.

Orgenes Wonggor menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme kelembagaan dan disampaikan ke pemerintah pusat. (rustam madubun)