PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI SELATAN – Pemerintah Provinsi Papua Barat melepas pengiriman perdana hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa 1,7 ton kulit masohi kering ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/4/2026).
Pelepasan dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Barat Drs, Dominggus Mandacan, M.Si di Kampung Sabri, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan.
Dominggus mengatakan, pengiriman perdana ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong program “Papua Barat Produktif” yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas sektor unggulan serta pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya alam lokal.
“Pengiriman ini bukan sekadar pelepasan komoditas hasil hutan, tetapi menjadi simbol kemajuan pengelolaan HHBK di Papua Barat yang memiliki nilai ekonomi dan peluang pasar yang menjanjikan,” ujar Dominggus.
Menurut dia, kulit masohi kering menjadi salah satu komoditas unggulan yang potensinya masih sangat besar untuk dikembangkan. Selain memberikan nilai ekonomi, pengelolaannya juga dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian hutan.
Dominggus menambahkan, Surabaya sebagai salah satu pusat perdagangan nasional memiliki peran strategis dalam memperluas jaringan pemasaran produk kehutanan Papua Barat.
“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pengelola hutan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy Walter Susanto menyampaikan, pengiriman perdana ini menjadi bukti keberhasilan implementasi program perhutanan sosial di Kabupaten Manokwari Selatan.
Menurut Jimmy, saat ini telah terbentuk 15 kelompok perhutanan sosial dengan skema hutan desa/kampung yang telah mengantongi izin dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial atas nama Menteri Kehutanan.
“Salah satunya Hutan Desa Yarmatum yang membuktikan bahwa perhutanan sosial mampu menggerakkan ekonomi tapak secara profesional melalui pelepasan kulit masohi,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain kulit masohi, kelompok perhutanan sosial Yarmatum juga berpotensi mengembangkan komoditas lain seperti kulit lawa yang bernilai ekonomi.
Pada 2026, pihaknya juga mendorong percepatan penetapan hutan adat marga Bokoma di Distrik Tahota sebagai bentuk pengakuan wilayah adat.
“Pelepasan masohi hari ini adalah pintu masuk bagi pengembangan potensi HHBK termasuk pemanfaatan jasa lingkungan pada perhutanan sosial lainnya,” kata Jimmy.
Ia menyebut sejumlah potensi lain yang dapat dikembangkan, antara lain komoditas sagu pada kelompok perhutanan sosial Gaya Baru, damar atau kopal pada KPS Mambrema, serta potensi wisata lingkungan berupa pemandian air panas pada kelompok perhutanan sosial Gemini.
Menurut Jimmy, jika seluruh potensi tersebut dikelola secara optimal, maka dapat menjadi pilar kesejahteraan masyarakat tanpa harus merusak hutan.
Dari sisi ekonomi, pengiriman 1,7 ton kulit masohi tersebut menghasilkan nilai transaksi sebesar Rp85 juta bagi masyarakat. Ia menegaskan, seluruh proses pengiriman telah melalui tahapan legalitas yang lengkap, mulai dari rencana kelola hingga pencatatan dalam sistem penatausahaan hasil hutan.
“Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak dengan sinergi yang luar biasa,” katanya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan akan terus mendukung pengembangan HHBK sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.(rls)
