PAPUADALAMBERITA.COM. JAKARTA – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (4/3/2026), guna mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan daerah tertinggal di Papua Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur didampingi Plt Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Pemerintahan, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua Barat.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kementerian Desa dan PDT dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
Gubernur menyampaikan sejumlah usulan program strategis yang dirancang untuk memperkuat pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara kolaboratif dan terpadu. Program tersebut mencakup penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal, peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan kampung, pengembangan infrastruktur dasar desa, serta percepatan pembangunan kawasan daerah tertinggal.
Pada sektor penguatan ekonomi desa, Pemprov Papua Barat mengusulkan pembangunan kelengkapan pariwisata di Kampung Mena, Distrik Roon, Kabupaten Teluk Wondama serta Kampung Wisata Kwawu, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari. Selain itu, diusulkan pula pengembangan agrowisata sagu di Kampung Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni, serta agrowisata dataran tinggi Danau Anggi dan Anggigida di Kabupaten Pegunungan Arfak.
Pengembangan ekowisata mangrove terpadu di Kabupaten Teluk Bintuni juga menjadi prioritas, termasuk pembangunan jalur tracking mangrove, pusat edukasi lingkungan dan penguatan kelompok sadar wisata.
Di bidang peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan kampung, program yang diusulkan meliputi pelatihan tata kelola keuangan dan aset kampung, penguatan kapasitas BUM Kampung, pendampingan pengelolaan kawasan wisata desa serta digitalisasi administrasi kampung.
Sementara itu, pengembangan infrastruktur dasar desa mencakup penyediaan sarana air bersih dan sanitasi di kawasan wisata desa, pembangunan akses jalan kampung menuju lokasi wisata, serta penyediaan energi terbarukan skala kecil bagi kawasan terpencil.
Gubernur juga mendorong percepatan pembangunan kawasan daerah tertinggal melalui sinergi lintas sektor, pengurangan kemiskinan dan pengangguran desa, serta penguatan konektivitas antar kampung.
Selain itu, peningkatan pelayanan dasar dan pendayagunaan sumber daya menjadi perhatian, seperti peningkatan layanan air bersih, penguatan ekonomi berbasis teknologi, pengembangan PAUD serta pelestarian seni dan budaya Papua melalui penguatan sanggar seni.
Gubernur berharap dukungan kebijakan, pendanaan dan pendampingan teknis berkelanjutan dari Kementerian Desa dan PDT, termasuk sinergi pembiayaan melalui APBN, Dana Desa dan skema lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan tindak lanjut teknis agar program prioritas dapat segera diimplementasikan demi terwujudnya desa dan kampung yang mandiri, maju dan berkelanjutan di Papua Barat.(rustam madubun)
