Papua Barat

Gubernur Soroti Kendaraan Luar Daerah, Pajaknya Harus Masuk untuk Pendapatan Daerah

283
×

Gubernur Soroti Kendaraan Luar Daerah, Pajaknya Harus Masuk untuk Pendapatan Daerah

Sebarkan artikel ini
Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah, Rapat Koordinasi Kesamsatan, dan Launching Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah (SAMARIA) Papua Barat Tahun 2025 di Hotel Aston Manokwari, Kamis (25/9/2025). FOTO: RUSTAM MADUBUN/PAPUADALAMBERITA.COM

PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si menegaskan pentingnya optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah, Rapat Koordinasi Kesamsatan, sekaligus melaunching Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah (SAMARIA) Papua Barat Tahun 2025 di Hotel Aston Manokwari, Kamis (25/9/2025).

Dominggus Mandacan menyoroti potensi yang belum maksimal, terutama terkait retribusi kendaraan bermotor.

Ia menekankan agar pendataan dan penarikan pajak kendaraan, baik kendaraan dinas, pribadi, roda dua, roda empat, truk, maupun bus, dimaksimalkan terutama pada akhir tahun.

“Setiap akhir tahun itu harus kita bisa dapat lebih banyak juga dari pendapatan kendaraan bermotor,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan perhatian terhadap kendaraan bermotor dari luar Papua Barat, dengan nomor polisi seperti L (Surabaya), B (Jakarta), dan DD (Makassar).

Kendaraan-kendaraan tersebut menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang berasal dari Papua Barat, tetapi justru membayar pajak di daerah asalnya, bukan di Papua Barat.

“Ini perlu ditertibkan dan dikoordinasikan antara Bapenda kepolisian, dan Jasa Raharja agar potensi pendapatan dari kendaraan luar bisa masuk ke daerah kita,” katanya.

Gubernur menegaskan perlunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat wajib pajak agar lebih taat membayar pajak kendaraan bermotor.

Ia mendorong agar kegiatan sosialisasi juga dilakukan dalam berbagai acara pemerintahan seperti rapat kerja bupati, sehingga warga memahami dan sadar akan kewajibannya.

“Dengan begitu, kita optimalkan pendapatan daerah untuk pembangunan Papua Barat yang lebih baik,” pungkas Dominggus Mandacan.(rustam madubun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *