Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan pada pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPR Papua Barat, Kamis (5/12/2010). FOTO: RUSTAM MADUBUN/papuadalamberita.com.
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat pada Kamis (5/12/2019) untuk lima tahun kedepan merupakan kepercayaan masyarakat terhadap DPR Papua Barat.
Baca juga: Usai Disumpah Pimpinan DPR Papua Barat Resmi Emban Amanah 2019-2024
Baca juga:Pidato Perdana Orgenes Wonggor: Tugas Besar DPR Papua Barat Pembahasan APBD 2020
Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan menyebutkan sebagaimana undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 11 ayat 2 ditegaskan bahwa, pimpinan DPRD provinsi berasal dari partai politik berdasarkan perolehan kursi terbanyak.
‘’Serta pasal 11 ayat 4 dan 5 berbunyi ketua dan wakil ketua di provinsi diresmikan dengan keputusan menteri dan pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu ketua pengadilan tinggi,’’ terang gubernur dalam pidatonya.
Gubernur Papua Barat berpesan, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, yang mempunyai fungsi pembentukan tentang fungsi anggaran, fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.
Dominggus Mandacan menekankan bahwa, pimpinan DPR daerah mempunyai tugas dan wewenang, memimpin rapat DPRD, menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan, menyusun rencana kerja pimpinan DPRD, menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil wakil ketua, melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dan alat kelengkapan DPRD, mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga instansi lainnya, menyelenggarakan konsultasi dengan kepala daerah, pimpinan lembaga instansi vertical.
‘’Mewakili DPR di pengadilan, melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPR sesuai dengan ketentuan dan perundangan, menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPR dalam rapat paripurna yang khusus diadakan,’’ ingatkan gubernur dihadapan ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Papua barat 2019-2024.
Untuk itu gubernur kembali menegaskan dewan perwakilan rakyat daerah merupakan mitra sejajar dengan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
‘’Pelaksanaan hak kewajiban tugas wewenang dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah dalam meningkatkan kualitas produktivitas dan kinerja DPR dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta memaksimalkan peran DPR dalam mengembangkan keseimbangan antara DPR dan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,’’ ujar orang nomor satu di Provinsi Papua Barat.
Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, Kamis (5/12/2019). FOTO: RUSTAM MADUBUN/papuadalamberita.com
‘’Pelantikan hari ini merupakan awal bagi saudara-saudara dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat. Saya berharap saudara-saudara dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,’’ kata Mandacan.
Ia menjelaskan bahwa, pimpinan dan anggota DPR Papua Barat kini menjadi milik masyarakat Papua Barat. perbedaan, pertentangan dan permasalahan yang terjadi dalam Pemilu lalu hendaknya dilebur dalam satu cita-cita mewujudkan kebersamaan di Provinsi Papua Barat.
‘’Masih banyak program-program yang harus diselesaikan oleh pikiran anggota DPR bersama pemerintah daerah. Berhasil tidaknya penyelenggara pemerintahan dan pembangunan Papua Barat tergantung pada saudara-saudara sekalian,’’ ungkap Dominggus.
Pada kesempatan itu Dominggus Mandacan mengimbau kepada anggota DPR Papua Barat stakeholder lainnya dan seluruh komponen masyarakat hendaknya mendukung sepenuhnya pimpinan DPRD yang baru dilantik dalam menjalankan tugasnya sesuai visi misi dan janji yang disampaikan saat kampanye.
‘’Hal ini penting, karena kompetisi demokrasi yang lalu jangan diartikan sebagai jurang pemisah antara satu elemen masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, namun dijadikan wadah mendewasakan seluruh pemangku kepentingan dalam berpolitik, yang diwujudkan dalam kebersamaan untuk membangun Provinsi Papua Barat,’’ tambahnya.(tam)
