Papua Barat

Indikasi Makar Gugurkan 3 Calon Anggota MRPB, Yan Warinusi Sebut Pansel Ingkari Asas Praduga Tak Bersalah  

46
×

Indikasi Makar Gugurkan 3 Calon Anggota MRPB, Yan Warinusi Sebut Pansel Ingkari Asas Praduga Tak Bersalah  

Sebarkan artikel ini

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinusi. Kamis 1 Juni 2023. PAPUADALAMBERITA.COM. FOTO : ISTIMEWA.

PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Indikasi makar mencuat dalam arena seleksi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang berlangsung di Fakfak. Indikasi makar ini telah menggugurkan 3 peserta.

Keputusan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota MRPB yang telah menggugur 3 calon peserta seleksi atas indikasi makar menarik perhatian publik hingga Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinusi, buka suara atas persoalan tersebut.

Yan Christian Warinussy, Advokat yang penerima penghargaan internasional HAM “John Humphrey Freedom Award” tahun 2005 di Montreal, menyebut putusan Pansel calon anggota MRPB di Fakfak jelas-jelas telah mencoreng dan bahkan melanggar dan atau mengingkari asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) terhadap tiga orang tersebut termasuk pribadi Erna Hilda Wagab dan umumnya para aktivis hak asasi manusia (hujan rights defender) di Dunia.

“Keputusan Pansel calon anggota MRPB di Fakfak mencoreng dan bahkan melanggar dan atau mengingkari asas praduga tidak bersalah terhadap mereka yang digugurkan atas indikasi makar,” tegas Yan Warinusi dalam pesan WhatsAapnya, Kamis (1/6/2023).

Menurut Yan, keputusan Pansel calon anggota MRPB di Fakfak yang menggurkan tiga peserta seleksi MRPB dengan dasar makar merupakan perbuatan melawan hukum karena seseorang dapat dinyatakan terlibat suatu tindak pidana (makar) apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (incracht Van gewisjde).

“Ini perbuatan melawan hukum, Erna itu aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Ini jelas perbuatan melawan hukum menurut amanat pasal 1365 KUH Perdata dan cenderung merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) yang dapat dituntut secara hukum pidana,” bebera Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinusi.(RL 07)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *