Papua Barat

Kajari Fakfak Akui Belum Lakukan Pemeriksaan Terhadap Mantan Plt Kadis KP

153
×

Kajari Fakfak Akui Belum Lakukan Pemeriksaan Terhadap Mantan Plt Kadis KP

Sebarkan artikel ini

Kajari Fakfak, Anton Ariffulah, SH, MH Bersama Kasi. Pidsus Hasrul, SH. FOTO : RICO LET’s./PAPUADALAMBERITA.COM. 

PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Seperti diketahui beberapa bulan lalu, penyidik Tipikor Polda Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Fakfak melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Fakfak.

Pemeriksaan dugaan korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Fakfak terhadap beberapa item pekerjaan proyek termasuk perjananan study banding di Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran  2017 – 2018 yang ditangani Kejaksaan Negeri telah melakukan pemeriksaan puluhan orang termasuk beberapa pejabat di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan serta beberapa pengusaha pun ikut menjalani pemeriksaan.

Namun hingga saat ini Kejaksaan Negeri Fakfak belum melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap mantan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Fakfak yang saat ini menjabat sebagai Bupati Fakfak.

Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Anton Ariffulah, SH, MH, Rabu kemarin (18/8/2021) usai penetapan tersangka pada kasus dugaan korupsi di Bawaslu Fakfak, kepada wartawan di depan kantornya, mengakui, pihaknya hingga saat ini belum melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap mantan Plt. Kadis Kelautan dan Perikanan Fakfak.

“Sudah banyak orang yang telah dipanggil dan dimintai keterangan namun untuk mantan Plt. Kadis Kelautan dan Perikanan belum dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap yangt bersangkutan”, tutur Kajari Fakfak Anton Ariffulah, SH, MH, dihadapan para awak media.

Sayangnya, dalam keterangannya dihadapan awak media, orang nomor satu di Kejaksaan Negeri Fakfak itu, belum membeberkan alasan pihaknya belum melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap mantan Plt. Kadis Kelautan dan Perikanan Fakfak.

Lanjut Kajari, pemeriksaan dugaan korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Fakfak sesuai dengan laporan ada 5 pengadaan dan 1 perjalanan Dinas study banding ke Kabupaten Raja Ampat dimana dari hasil pemeriksaan terjadap puluhan orang yang mana hasilnya telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat hingga ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta.

Dikatakan, yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa ASN di Dinas Kelautan dan Perikanan adalah pejabat yang berkaitan pihak  yang melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa (Kontraktor) termasuk mereka yang melakukan perjalanan Dinas tersebut.

Kajari mengakui, mulai minggui kemarin Kejaksaan Negeri Fakfak mulai kembali melakukan pemanggilan lagi untuk pengembangan dan pengungkapan dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Kelautan dan Perikanan untuk tahun anggaran 2017 – 2018.

“Pemeriksaan beberapa waktu lalu sempat terhenti akibat massa PPKM namun sejak minggu kemarin sudah ada agenda pemeriksaan lagi untuk dugaan korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Fakfak”, tutupnya ketika didampingi Kasi. Pidsus Hasrul, SH.(RL 07)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *