PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Pelaksana tuga (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Untung Tamsil, S.Sos, M.Si, mengatakan, untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Bahari dari tingkat pusat sampai ke daerah – daerah, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementrian Pariwisata (Kemenpar) telah melakukan penadatangan kesepakatan bersama tentang Pengembangan Wisata Bahari.
Penandatangan kesepakatan bersama antara kedua kementrian itu untuk penyiapan SDM Bahari dalam rangka pengembangan wisata bahari disampaikan Mentri KKP, Susi Pujiantuti, di kantor pusat KKP Jakarta, terang Untung Tamsil, S.Sos, M.Si, kepada PAPUADALAMBERITA.COM, melalui press release yang dikirim melalui contak WhatsApp, Sabtu (13/7/2019).
Untung Tamsil, S.Sos, M.Si, yang kini dipercayakan menangani Dinas KKP Fakfak Papua Barat, yang juga digadang – gadang bakal “meroket” pada Pilkada Fakfak 2020 sebagai bakal calon Bupati Fakfak, dalam press release nya itu, mengungkapkan, bahwa penandangan kesepakatan bersama KKP dan Kemenpar, seperti yang disampaikan Mentri KKP Susi Pujiastuti, dengan melihat potensi pariwisata bahari di seluruh pelosok tanah air tidak kalah besar dari pariwisata darat.
Bahkan Menurut Mentri KKP, kata Untung, pelabuhan perikanan yang ada di setiap daerah termasuk pelabuhan Perikanan Fakfak Papua Barat, setelah nantinya ditata rapi dapat didorong menjadi destinasi wisata.
“Kita (KKP red) bersih – bersih di pelabuhan, supaya menjadi nilai tambah, pelabuhannya sudah ada, pasar ikannya sudah ada”, terang nahkoda Dinas KKP Fakfak, yang akrab dengan sapaan UT.
Sejalan dengan Mentri Susi, Mentri Pariwisata, Arief Yahya, mengapresiasi, dukungan KKP dalam penyiapan SDM Pariwiata dengan Kemenpar, dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki KKP.
“Di wisata bahari dirasa programnya tidak perlu untuk membentuk sekolah karena di KKP, kita sudah banyak perguruan tinggi dan sekolah – sekolah, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik baiknya dan tinggal dibuat kurikulum bersama tentang wisata bahari”, uangkap Kemenpar Arief, seperti dikutip Untung Tamsil, S.Sos, M.Si, saat menghadiri penadatangan kesepakatan bersama kedua Kementrian tersebut di Jakarta.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penadatangan perjanjian kerja sama antara Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) dengan Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kemenpar, tentang pengembangan SDM Wisata Bahari, dimana penandatangan kepepakatan bersama tersebut dilakukan oleh Kepala BPSDMP KP, Rifky Effendi Hardijanto dan Deputi Ahman Sya.
Akademi Komunitas akan diselenggarakan dengan massa studi 1 tahun untuk Diploma 1, dengan program studi yang akan dibuka yakni program studi Ekowisata dan program studi Konservasi.
Dengan masing – masing program studi terdiri dari 25 orang sehingga total penerimaan berjumlah 50 orang peserta didik sementara itu untuk tenaga pendidik akan dipenuhi oleh dosen dan instruktur dari KKP dan Kemenpar, jelas Untung Tamsil.
Terlait dengan itu, kata Plt. Kadis KKP Fakfak, Untung Tamsi, mengatakan, menyampaikan dengan pengembangan SDM yang bertumpu pada optimalisasi keanekaragaman potensi bahari di Fakfak maka Dinas Perikanan dan kelautan Fakfak terus melakukan terobosan dengan melakukan kordinasi, konsultasi dibeberapa Kementrian guna mendapatkan dukungan tersebut.
Salah satu program yang didorong saat ini adalah Minawisata Bahari yang menjadi sasaran pengembangan adalah pulau – pulau di Fakfak Papua Barat, seperti pulau panjang, pulau Ega Wertutin dan kedua pulau tersebut menjadi pilot project untuk dikembangkan termasuk kampung – kampung pesisir dan pulau kecil di Fakfak Papua Barat.
Untuk memulai program Minawisata Bahari tersebut, kata dia, direncanakan bulan Juli 2019, Dinas Perikanan akan melakukan inventarisasi potensi sumberdaya Minawisata Bahari untuk dikelola sebagai ekowisata, baik ekologi, ekonomi maupun sosial budaya agar data potensi bahari dapat dimanfatkan untuk keberlangsungan pembangunan daerah.
Tak hanya memanfaatkan, menurut Plt. Kadis KKP, tetapi juga memperhatikan kelestarian alam dengan standard an prosedur yang berlaku dalam kepariwisataan bahari.
“Kita dorong pemuda setempat mengembangkan home stay yang sekaligus bisa siapkan kuliner dengan standar khas Fakfak Papua Barat, bahkan mama mama yang ada di kampung – kampung dapat terlibat menjual hasil olahan perikanan bahkan juga dapat menyiapkan jasa transportasi lokal”, tuturnya. (RL 07)
