PAPUADALAMBERITA.COM.KOTA SORONG – Ketua Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menghadiri rapat panitia persiapan Musyawarah Daerah (Musda) MUI Papua Barat Daya di Gedung Sekretariat MUI Papua Barat Daya, Kota Sorong, Kamis (21/5/2026).
Rapat tersebut diikuti unsur Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) sebagai bagian dari konsolidasi akhir menjelang pelaksanaan Musda perdana MUI Papua Barat Daya.
Dalam arahannya, Ahmad Nausrau menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi serta menjadikan Musda sebagai momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat Islam di Papua Barat Daya.
“Musda ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat persatuan umat dan memperkokoh peran MUI sebagai rumah besar umat Islam di Papua Barat Daya,” ujar Ahmad.
Ia mengatakan, Musda MUI memiliki peran strategis dalam menentukan arah dakwah, penguatan peran ulama, serta kontribusi MUI dalam pembangunan daerah dan pembinaan umat.
Menurut Ahmad, keberhasilan Musda tidak hanya ditentukan oleh konsep dan perencanaan, tetapi juga kekompakan seluruh panitia. Karena itu, ia meminta seluruh panitia bekerja secara profesional, solid, dan bertanggung jawab.
“Kita ingin Musda ini berjalan baik, tertib, bermartabat, dan menjadi contoh pelaksanaan organisasi yang penuh ukhuwah,” katanya.
Ahmad juga menegaskan bahwa Musda kali ini memiliki nilai historis karena merupakan Musda pertama sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya.
Ia menyebut hasil dan proses Musda perdana akan menjadi fondasi awal bagi tata kelola organisasi MUI Papua Barat Daya di masa mendatang.
“Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi rujukan dan contoh bagi pelaksanaan Musda-Musda selanjutnya,” ujarnya.
Selain membahas kesiapan teknis, rapat panitia turut membahas finalisasi susunan acara, kesiapan lokasi, penerimaan tamu undangan, konsumsi, dokumentasi, publikasi media, keamanan, hingga kesiapan peserta Musda.
Dalam kesempatan itu, Ahmad juga menegaskan bahwa penetapan peserta Musda harus mengacu pada Peraturan Organisasi (PO) dan pedoman resmi MUI.
Ia mengatakan, organisasi kemasyarakatan Islam (ormas Islam) yang menjadi peserta Musda harus memenuhi syarat administratif dan organisatoris, seperti memiliki legalitas yang jelas, kepengurusan aktif, serta aktivitas dakwah dan sosial kemasyarakatan yang nyata di Papua Barat Daya.
“Semua harus berjalan sesuai aturan organisasi. Kita ingin Musda ini legitimate, tertib administrasi, dan tetap mengedepankan persatuan umat,” katanya.
Ahmad juga mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga suasana kondusif dan menghindari hal-hal yang dapat memicu perpecahan di tengah umat.
“Perbedaan pandangan dalam organisasi itu biasa, tetapi jangan sampai merusak persaudaraan dan persatuan umat,” ujar dia.
Rapat ditutup dengan doa bersama sebagai harapan agar seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan Musda MUI Papua Barat Daya berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi umat Islam di daerah tersebut.(rls)
