HUT Papua Barat
Papua Barat

KPPN Rilis APBN Periode Februari 2023, Ini Realisasinya Untuk  Kabupaten Fakfak dan Kaimana

49
×

KPPN Rilis APBN Periode Februari 2023, Ini Realisasinya Untuk  Kabupaten Fakfak dan Kaimana

Sebarkan artikel ini

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yofi Habibie Adnan. PAPUADALAMBERITA.COM. FOTO : ISTIMEWA.

PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Rabu kemarin (29/03/2023), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Fakfak merilis realisasi APBN lingkup wilayah Kabupaten Fakfak dan Kaimana periode Februari 2023 secara online melalui zoom meeting.

Kepala KPPN Fakfak, Yofi Habibie Adnan menyampaikan, acara ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan APBN dan dampaknya terhadap perekonomian di daerah.

Dalam agenda yang dihadiri oleh seluruh satuan kerja dan pemda mitra kerja KPPN Fakfak dan disiarkan secara live streaming pada channel youtube KPPN Fakfak. Pada kesempatan itu Yofi menyampaikan beberapa informasi strategis kinerja APBN, antara lain sebagai berikut:

  1. Realisasi APBN Regional, Penerimaan Negara dan Belanja Negara

Sampai dengan saat ini berdasarkan monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), belanja Kementerian/ Lembaga (KL) lingkup wilayah kerja Kabupatan Fakfak dan Kabupaten Kaimana telah mencapai Rp47,14 Miliar dan belanja TKD (Transfer ke Daerah) mencapai Rp238,2 Miliar. Untuk realisasi anggaran pada belanja pegawai mencapai Rp29 Miliar dan belanja barang mencapai Rp16,2 Miliar, sedangkan belanja modal masih minim di angka Rp1,4 Miliar. Selain itu di sisi penerimaan, terdapat catatan penerimaan Pajak yang telah mencapai Rp14,31 Miliar dan diharapkan dapat meningkat terus seiring dengan peningkatan sosialisasi di sektor perpajakan.

  1. Perkembangan Penyaluran Dana Desa

Pada pagu dana desa tahun 2023, terdapat kenaikan pagu sebesar Rp1,2 Miliar jika dibandingkan tahun 2022, sehingga pada tahun ini alokasi pagu mencapai Rp200,2 Miliar. Penyaluran pada dana desa reguler dan BLT masih belum terdapat realisasi dari Pemda Fakfak dan Pemda Kaimana. Oleh sebab itu diharapkan pemerintah daerah dapat segera mengakselerasi pengajuan dokumen sebagai syarat salur Dana Desa.

  1. Perkembangan Penyaluran DAK Fisik

Pada tahun 2023, pagu DAK Fisik Penugasan mengalami kenaikan dengan alokasi total mencapai Rp139 Miliar, dimana Rp102,8 Miliar untuk Pemda Fakfak dan Rp36,2 untuk Pemda Kaimana. Sampai saat ini masih belum terdapat realisasi untuk DAK Fisik tersebut. Alokasi DAK Fisik nantinya akan meliputi sektor-sektor strategis misalnya Sentra Pangan, Konektivitas Kawasan, dan lain-lain.

  1. Perkembangan Penyaluran DAK Non Fisik

Alokasi penyaluran DAK Non Fisik baik reguler maupun kinerja memiliki alokasi sebesar Rp134,2 Miliar. Penyaluran telah dilaksanakan dengan total capaian sebesar Rp3,79 Miliar untuk Kabupaten Fakfak dan Rp4,91 Miliar untuk Pemda Kaimana.

  1. Perkembangan Penyaluran Dana BOS (SD dan SMP)

Pada pagu alokasi Dana BOS (SD dan SMP) pada tahun 2023 memiliki besaran alokasi Rp49,2 Miliar yang secara konsisten dilakukan penyaluran dan telah tercapai realisasi penyaluran Dana BOS sebesar Rp7,45 Miliar untuk 57 sekolah dan 10.253 siswa sampai dengan bulan Februari 2023.

  1. Perkembangan Penyaluran Dana BOP (PAUD dan Kesetaraan)

Dana BOP tahun 2023 dengan alokasi sebesar Rp4,7 Miliar telah dilaksanakan penyaluran per tanggal 27 Februari 2023 dengan rincian Dana BOP Paud untuk 62 sekolah disalurkan Rp809,64 juta dan Dana BOP Kesetaraan untuk 8 sekolah disalukan Rp436,9 juta.

  1. Perkembangan DBH, Insentif Fiskal, OTSUS dan DAU

Sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 telah terdapat realisasi DBH sebesar Rp41,2 Miliar atau sebesar Rp14,49% dari pagu sebesar Rp284,3 Miliar. Kemudian untuk DAU yang merupakan dana dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah rangka pelaksanaan desentralisasi telah dicairkan sebesar Rp188,2 Miliar atau sebesar Rp14,84% dari pagu sebesar Rp1.267 Miliar. Sedangkan untuk Insentif Fiskal dan Otonomi Khusus belum terdapat realisasi mengingat pada saat ini masih dalam proses nota rekomendasi dari DJPK.

  1. Current issue penting lainnya tentang Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

–           Realisasi KUR di Kabupaten Fakfak dan Kaimana data per 28 Februari 2023 menunjukkan bahwa telah dilakukan penyaluran kepada 27 Debitur (14 Debitur Kab. Fakfak dan 13 Debitur Kab. Kaimana) dengan  jumlah penyaluran masing-masing sebesar Rp. 177.500.000 dan Rp. 2.190.000.000. Dari 27 Debitur tersebut, terdapat 3 jenis skema penyaluran yaitu, 5 skema kecil, 4 skema mikro dan 18 skema supermikro. Jenis-jenis skema tersebut dikelompokkan berdasarkan besaran nilai pinjaman yang diambil oleh masing-masing debitur. Lembaga Penyalur untuk debitur diatas juga berbeda-beda, dimana Bank Negara Indonesia menyalurkan untuk 5 debitur, Bank Mandiri 4 debitur, dan PT. Pegadaian sebanyak 18 debitur. Sektor terbesar masih dipimpin oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran yaitu sebanyak 85% dari jumlah keseluruhan debitur.

–           Di sisi lain, Penyalur Pembiayaan UMi (Ultra Mikro) yaitu PT Pegadaian terus didorong untuk dapat menyalurkan program pembiayaan UMi di kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana.

Yofi menambahkan bahwa KPPN Fakfak terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker dan Pemda agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN, sehingga manfaat dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat kecil, tentunya dengan tetap menjaga kualitas, efisiensi dan ketepatan pelaksanaan anggaran di tahun 2023.(rls/RL 07)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *