PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Aksi pemalangan aktivitas seismik di perairan Arguni beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Tidak hanya menghentikan kegiatan eksplorasi, insiden ini juga menyebabkan penutupan layanan operasional LNG Tangguh melalui Pelabuhan Kokas, Kabupaten Fakfak. Kebijakan ini memicu keluhan dari ratusan pekerja dan nelayan setempat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
Penutupan akses di Pelabuhan Kokas membuat mobilitas ratusan karyawan LNG Tangguh asal Fakfak terhambat. Untuk mencapai lokasi kerja di Saengga, mereka kini harus menempuh rute yang jauh lebih panjang dan mahal.
Rute baru yang harus ditempuh pekerja dengan terbang menuju Sorong, kemudian melanjutkan perjalanan ke Babo menggunakan pesawat sebelum akhirnya tiba di lokasi kerja.
Dampak dari jalur baru ini membuat peningkatan biaya transportasi yang signifikan dan waktu tempuh yang tidak efisien dibandingkan akses langsung dari Kokas menuju lokasi kerja di LNG Tangguh.
Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, Izack Patipi, membenarkan situasi sulit ini. “LNG Tangguh telah menutup pelayanan dari Pelabuhan Kokas. Karyawan yang hendak masuk ke lokasi kerja kini wajib melalui Sorong dan Babo,” ujarnya saat ditemui di Kampung Arguni, Sabtu (28/02/2026).
Sektor perikanan juga terkena imbas serius. Penutupan layanan ini diikuti dengan berhentinya operasional Koperasi Unit Desa (KUD) Enenem Jaya, lembaga yang selama ini menampung dan menyuplai hasil laut nelayan untuk kebutuhan konsumsi di LNG Tangguh.
Salah satu nelayan di Kampung Taver, Distrik Arguni, mengaku kehilangan sumber pendapatan utama. Sejak koperasi ditutup, mereka tidak lagi memiliki akses pasar yang stabil.
”Saat koperasi beroperasi, pendapatan terkecil kami mencapai Rp500.000 per hari. Sekarang kami bingung mau menjual hasil tangkapan ke mana,” ungkap salah satu nelayan.
Kondisi ini menciptakan keresahan sosial dan ekonomi di pesisir Kokas dan Arguni. Termasuk ratusan pekerja LNG Tangguh di Fakfak maupun komunitas nelayan sangat berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak segera turun tangan untuk melakukan mediasi dan mencari solusi konkret.
Masyarakat berharap konflik terkait aktivitas seismik dapat segera diselesaikan agar operasional di Pelabuhan Kokas dan KUD Enenem Jaya kembali normal, demi memulihkan urat nadi ekonomi warga Fakfak. (Enrico Letsoin)
