-
“Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin seringkali menyimpan pesan tersembunyi yang lebih dalam, terutama jika tindakan tersebut menyangkut simbol status dan fasilitas pemerintahan. Penulis: Rustam Madubun/Pemred Papuadalamberita.com”
PAPUADLAMBERITA.COM.MANOKWARI – Salah satu momen yang cukup menyita perhatian ASN dan publik hari ini adalah pengembalian mobil dinas Toyota Fortuner dengan nomor polisi PB 1 oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si.
Baca juga: Mobil Dinas PB 1 Fortuner, Gubernur Berikan Kepada Kepala Dinas Peternakan Lewat Suten
Pengembalian mobil itu dengan memberikan kepada Kepala Dinas Peternakan melalui sebuah cara yang tak biasa—undian tradisional (Suten) yang melibatkan lima (5) pejabat eselon II yang belum memiliki kendaraan dinas.
Momen tersebut terjadi pada apel perdana yang dipimpin Gubernur Dominggus Mandacan setelah dilantik menjadi Gubernur Papua Barat periode 2025-2030, bersama Wakil Gubernur Mohamad Lakotani SH., M.Si, di hadapan ASN dan pejabat eselon II.
Apel yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ali Baham Temongmere dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani serta hampir seluruh pejabat esalon II dan ASN ini menyajikan lebih dari sekadar kebiasaan administratif.
Ada makna mendalam yang terkandung dalam setiap kata dan tindakan Gubernur.
Sebelum pengembalian mobil dinas tersebut, Gubernur Mandacan sempat menyinggung masalah keterlambatan Pemda Papua Barat dalam menyediakan kendaraan dinas untuk pejabat, terutama dirinya dan Wakil Gubernur.
“Seharusnya, mobil dinas sudah disiapkan jauh-jauh hari,” ungkapnya.
Ini bukan sekadar keluhan biasa, melainkan sebuah sindiran yang tajam terhadap pemerintah daerah yang dianggap tidak mempersiapkan dengan baik fasilitas penting bagi pemimpin daerah.
Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah mobil dinas yang diserahkan kepada Gubernur Dominggus Mandacan bukanlah mobil baru.
Mobil dinas dengan nomor polisi PB 1—yang seharusnya menjadi kendaraan resmi Gubernur Papua Barat—ternyata adalah mobil yang sebelumnya digunakan Sekda Papua Barat dengan nomor polisi PB 6.
Pengundian Tradisional yang Memukul Wajah Pemerintah Daerah
Namun, tindakan yang paling mengena datang ketika Gubernur memutuskan untuk mengembalikan mobil PB 1 tersebut dengan cara yang cukup unik: melalui undian tradisional yang diikuti lima (5) pejabat eselon II yang belum memiliki kendaraan dinas.
Proses ini, yang dikenal dengan istilah “suten,” bukan hanya sekadar cara untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan mobil dinas tersebut.
Ini adalah simbol keadilan dan kesetaraan dalam pemerintahan, sebuah cara untuk memastikan bahwa fasilitas pemerintahan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkannya.
Gubernur ingin memberikan kesempatan kepada pejabat esalon II yang belum memiliki kendaraan dinas untuk bisa menggunakan mobil ini, jadi, diundi bersama.
‘’Yang belum punya mobil maju ke sini, kamu “suten,” ujar Gubernur Mandacan dalam suasana yang serius namun penuh dengan makna.
Dengan langkah tersebut, ia tidak hanya memberikan kendaraan dinas, tetapi juga pesan tentang kesetaraan dan pemerintahan yang transparan.
Pembelajaran Bagi Pemerintah Daerah
Tindakan Gubernur Mandacan bukan hanya tentang pengembalian sebuah mobil dinas, tetapi juga sebuah pembelajaran bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah.
Penyediaan kendaraan dinas pejabat untuk gubernur dan wakil gubernur seharusnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari.
Ada kekeliruan dalam cara Pemda Papua Barat mempersiapkan fasilitas pemerintahan, yang seharusnya mencerminkan keseriusan dalam mengelola administrasi negara.
Pengundian mobil dinas ini, meskipun tampak sederhana, sebenarnya memukul wajah Pemda Papua Barat yang seharusnya lebih sigap dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk para pejabat daerah.
Simbol Kepemimpinan yang Bersahaja
Melalui pengembalian mobil dinas ini, Gubernur Dominggus Mandacan seolah ingin menegaskan bahwa kepemimpinan yang baik tidak hanya dilihat dari fasilitas yang dimiliki, tetapi juga dari ketulusan dalam bekerja dan berkomunikasi dengan rakyat serta aparatnya.
Meski belum mendapatkan mobil dinas layak pada awal masa jabatannya, Gubernur Mandacan menunjukkan bahwa ia lebih memilih menggunakan fasilitas yang ada dengan sebaik-baiknya.
Pada akhirnya, langkah ini menjadi lebih dari sekadar tindakan administratif, tetapi sebuah simbol sikap kepemimpinan yang bersahaja dan penuh pengertian terhadap tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
Sebuah pelajaran berharga tentang keadilan, transparansi, dan keteladanan yang diharapkan dapat diteruskan oleh seluruh jajaran pemerintahan Papua Barat.
Ia ingin menunjukan kepemimpinan yang baik bukanlah soal fasilitas, tetapi soal bagaimana bekerja bersama untuk rakyat.
Akhir Kata: Sebuah Refleksi
Tindakan Gubernur Dominggus Mandacan mengembalikan mobil dinas dengan cara yang tidak biasa ini menyiratkan banyak hal.
Lebih dari sekadar pengembalian kendaraan, ini adalah panggilan untuk pemerintahan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih siap dalam memenuhi kebutuhan para pejabat serta rakyat.
Sebuah pembelajaran tentang bagaimana kepemimpinan yang rendah hati dan penuh makna bisa memberikan dampak positif bagi seluruh pemerintahan daerah.(rustam madubun)
