fbpx
Ilustrasi pemilihan kepala daerah.FOTO: istimewa/papuadalamberita.com PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI- Lembaga Kultur orang asli papua (OAP) di Tanah Papua mendeklarasikan pemenuhan hak politik Orang Asli Papua dalam... Mayor Sebut Isi Deklarasi MRP Terlaksana Jika Revisi Dulu UU Otsus

Ilustrasi pemilihan kepala daerah.FOTO: istimewa/papuadalamberita.com

PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI- Lembaga Kultur orang asli papua (OAP) di Tanah Papua mendeklarasikan pemenuhan hak politik Orang Asli Papua dalam mendorong pencalonan Bupati-Wakil Bupati, Wali kota-Wakil Wali kota pada kedua provinsi harus orang asli Papua.

Deklarasi MRP dan MRPB yang digelar pada salah satu hotel di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (27/2/2020) pekan lalu ditanggapi pesimis dari mantan Ketua Pokja Adat MRP Papua Barat, Filep Y.S. Mayor, SE, M.Si.

Filep Mayor mengatakan hal tersebut belum memungkinkan karena dalam rujukan aturan internal lembaga kultur itu acara deklarasi tersebut tidak mempunyai dasar hukum.

“Terkait dengan deklarasi MRP dan MRPB di Jayapura dalam rangka mendorong kepala daerah kabupaten/kota harus Orang Asli Papua itu, menurut saya untuk saat ini belum mungkin, karena dalam rujukan aturan internal MRP dan MRPB, acara deklarasi tersebut tidak mempunyai dasar hukum, terkecuali melakukan pleno dan mengeluarkan surat keputusan bersama untuk mendorong hal itu,” kata Filep Mayor kepada awak media awal pekan ini.

Lanjut Filep menjelaskan bahwa, sesuai regulasi saja yang sejak tahun 2015 pada peride mereka telah dorong Raperdasus tentang Bupati dan Wali Kota harus OAP namun mengalami kendala di Pusat dengan alasan aturan ini belum diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2001 Junto Undang-undang nomor 35 tahun 2008.

Sehingga Filep menyarankan MRP dan MRPB segera mendorong amandemen terbatas terhadap UU nomor 21 tahun 2001, sehingga bisa mengakomodasi apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan rakyat Papua dan Papua Barat bahwa kepala daerah dan wakilnya itu harus OAP.

Dikatakan, aturan yang terkait dengan tahapan kepala daerah saat ini telah berjalan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020.

“Oleh karena itu, secara hukum bahwa tidak mungkin ada aturan dan tahapan lain masuk, pada saat jadawal dan tahapan sedang belangsung, terkecuali MRP dan MRPB mendorong itu untuk diterapkan pada periode Pemilu serentak tahun 2024. Jadi kalau dipaksakan untuk saat ini, saya kira itu tidak memungkinkan karena tahapan Pilkada 2020 sudah berjalan,” jelas Filep

Mayor juga menyarankan, agar kedepan dalam agenda berikut yang harus dikerjakan MRP dan MRPB adalah mengawal agenda Prolegnas terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Otonomi Khusus di tanah Papua.

“Itu yang bisa menjawab sebagian besar kebutuhan Orang Asli Papua, tapi kalau dilakukan dengan cara deklarasi, saya kira sudah sangat terlambat untuk dilakukan terkait dengan pemenuhan kepala daerah adalah OAP itu,” imbuhnya.(tam)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf Tidak Bisa Dicopy !!